Dana hibah pilkada
Ketua KPU Nunukan, Rahman

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Wacana KPU RI memberlakukan sistim rekapitulasi suara pilkada 2020 ditanggapi KPU Nunukan Kalimantan Utara dengan sikap menunggu regulasi.

Ketua KPU Nunukan, Rahman di Nunukan, mengaku, belum mendapatkan informasi yang valid soal wacana itu. Hanya saja, dia akui, telah pernah disinggung oleh KPU RI pada pertemuan sebelumnya.

Ia juga mengaku, belum mampu menerapkan pada pilkada di Kabupaten Nunukan pada 2020 karena berbagai faktor.

Faktor utama yang menjadi kendala di Kabupaten Nunukan adalah akses internet yang belum merata dan kondisi aliran listrik yang sering padam.

Sementara pemberlakuan e-rekapitulasi atau rekapitulasi elektronik ini tentunya membutuhkan kedua aspek ini.

“Saya rasa kalau untuk pilkada Nunukan (2020) belum bisa diterapkan,” kata dia saat mengikuti pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD Nunukan di Gedung DPRD Nunukan, Jumat.

Hal ini menanggapi rencana KPU RI mulai menerapkan e-rekap ini pada sejumlah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada pada 2020.

Rahman menjelaskan, penggunaan sistim e rekap ini kemungkinan demi menghemat anggaran, mempercepat akses data sehingga kemungkinan kecurangan dapat diatasi.

Hanya saja, penerapannya perlu memperhatikan kondisi geografis wilayah utamanya dua aspek yakni internet dan listrik.

Jika sistim e rekap ini diberlakukan di kota-kota besar dia nilai memang sudah layak karena memenuhi syarat pendukung.

Tetapi kata dia, pihaknya tetap menunggu regulasi soal rencana itu dari KPU RI. (***)

Catatan: Upaya KPU RI meminimalisir terjadinya kecurangan pada perhelatan pilkada serentak 2020 maka terobosan menggunakan sistim rekapitulasi suara dengan cara elektronik (e-rekap).

Hanya saja masih banyak daerah yang mengalami kendala jika langsung diterapkan secara serentak. Sehubungan dengan letak geografis turut menentukan.

Terutama dalam hal ketersediaan akses internet dan listrik seperti yang melanda Kabupaten Nunukan saat ini.

Belum lagi, sejumlah wilayah masih “blankspot” atau belum tersentuh jaringan telekomunikasi sehingga dipastikan menyulitkan petugas KPPS hingga kecamatan.

Alangkah baiknya, KPU RI melakukan kajian terlebih dahulu dengan melakukan ujicoba pada daerah tertentu yang dianggap telah tersedia aspek-aspek pendukung.

Oleh karena itu, pemberlakuan e-rekap ini bisa diterapkan pada pemilu 2024 secara berjenjang sambil membenahi kendala-kendala yang dialami setiap daerah.

Namun, KPU Nunukan tetap menunggu regulasi dari KPU RI sekaitan dengan e-rekap tersebut.

Atau mungkin bisa diterapkan pada setiap kabupaten/kota pada TPS tertentu terlebih dahulu. Dimana akses jaringan telekomunikasi telah mumpuni ditambah aliran listrik yang memadai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here