Terima Keluhan Warga, Zainal-Yansen Siap Pangkas Birokrasi Berbelit

Tanjung Selor (BERANDATIMUR.COM) – Pasca menerima banyak keluhan dari warga baik infrastruktur maupun pelayanan publik, pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang-Dr Yansen Tipa Padan, M.Si siap memangkas birokrasi yang berbelit-belit selama ini.

Berkaitan dengan hal ini, Cawagub Kaltara nomor urut 3, Yansen TP menegaskan, jika dirinya bersama Cagub Zainal Arifin Paliwang mendapat amanah memimpin Kaltara, maka soal birokrasi tersebut menjadi perhatian khusus.

Sebab, birokrasi yang panjang dan berbelit tentu akan menghambat pembangunan desa dan RT hingga kabupaten, provinsi dan negara.

“Soal mekanisme birokrasi kalau ini jalan yang kami rencanakan, itu akan hilang, karena urusan itu turunnya ke bawah,” ujar Yansen TP.

Baca juga:

* Zainal-Yansen Maju Pilgub Karena Cinta Masyarakat Kaltara

Ia mengatakan, pemegang kekuasaan itu ada di bawah dalam hal ini masyarakat di desa dan RT, maka harus terlibat dalam membangun.

“Nanti kita harapkan semua kepala daerah itu harus mendelegasikan sebagian kewenangannya yang kecil-kecil itu cukup kepala desa atau camat, tidak usah sampai naik ke bupati, apalagi ke gubernur, terlalu jauh.” pungkas dia.

Tanggapan Yansen TP ini sehubungan dengan keluhan Muhammad Saiful Bahri, tokoh masyarakat Kampung Baratan Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor.

Keinginan dan harapan tokoh masyarakat ini disampaikan saat kampanye tatap muka dan dialog dengan Cawagub Kaltara nomor urut 3 ini pada Senin, 12 Oktober 2020.

“Jadi kami sudah dianggap kami sebagai tokoh oleh karena itu pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk mewakili masyarakat Baratan ini untuk menyampaikan apa yang keinginan masyarakat di sini,” ujar Muhammad Saiful Bahri yang mengaku sudah 40 tahun di Kalimantan.

Ada lima poin yang disampaikan, salah satunya berkaitan dengan panjang dan berbelit-belitnya birokrasi, terutama soal pelaksanaan dana desa dan ADD.

“Birokrasi saat ini sangat panjang dan Berbelit-belit. Kadang-kadang sudah turun ke bawah, naik lagi kembali ke atas,” keluh Saiful.

Oleh karena itu, dia mengatakan, pembangunan jadi terhambat akibat panjangnya waktu karena birokrasi yang berbelit-belit dan panjang.

“Hampir tidak ada waktu untuk membangun, akhirnya hanya dua bulan tiga bulan baru kita membangun, sehingga kita tidak dapat membangun akhirnya dana kembali menjadi silpa atau dana kembali ke daerah,” beber Saiful.

Tokoh masyarakat ini menilai, masyarakat yang dirugikan walaupun pemerintah desa telah menerima anggaran. Sebab tidak bisa berjalan karena waktunya yang singkat.

Padahal lanjut dia, jika mengikuti program nawacita Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran.

“Membangun itu dari pinggiran, berarti yang ada di pinggiran itu RT beserta masyarakatnya, kenapa tidak dipanggil (dilibatkan) RT sama masyarakatnya,” tanya Saiful lagi. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here