Tanjung Selor (BERANDATIMUR.COM) – Surat Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) RI yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara diposting oleh warganet di media sosial.

Gubernur Kaltara ditengarai mengantongi sertifikat baru terbitan 2012 atas lahan persiapan Kota Baru Mandiri (KBM) hingga pembayaran ganti rugi yang diduga bukan kepada warga pemilik SHM terbitan 1993 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan.

Komnas HAM RI pun mengingatkan Gubernur Kaltara agar menunda rencana penggusuran terhadap lahan usaha warga transbandep UPT Jelarai Selor dan penyelesaian ganti rugi yang tidak sesuai, sebagaimana perihal surat tertanggal 9 September 2019 ini.

Jika Gubernur Kaltara tetap melakukan penggusuran maka berpotensi hak-hak warga setempat terlanggar.

Surat Komnas HAM RI bernomor: O.765/K-PMT/IX/2019 diposting oleh akun Kaltara Maju Bersatu pada Grup *2020GANTIGUBERNURKALTARA yang telah dikomentari puluhan warganet.

Menyimak isi surat ini sebagai tindaklanjut pengaduan warga bernama Wilhelmus Lele tertanggal 30 Juli 2019 perihal Ganti Rugi Oleh Pemprov Kaltara Tidak Sesuai dan Dugaan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda Menggunakan Nama Orang Lain.

Wilhelmus yang beralamat di Jalan Bogenvil 2 RT 21 RW 03 Desa Jelarai Kabupaten Bulungan ini memaparkan pelanggaran yang dianggap dilakukan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie terhadap hak milik warga yang akan dijadikan lokasi pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) ini.

Ada tiga poin yang diadukan Wilhelmus dengan obyek lahan seluas 187,5 hektar yaitu, adanya penerbitan sertifikat hak milik (SHM) baru yang diterbitkan pada 2012 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan sebelum dilakukan diganti rugi.

Kemudian tidak ada pembahasan tentang skema penyelesaian yang disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait termasuk tidak ada tim appraisal yang bertugas menilai kisaran ganti rugi lahan yang harus diselesaikan oleh Pemprov Kaltara.

SHM yang dimiliki Gubernur Kaltara (Irianto Lambrie) diduga dilakukan sepihak dengan menggunakan nama orang lain dan pejabat setempat (bukan nama warga pemilik lahan sesuai SHM terbit 1993).

Anehnya lagi, diduga pembayaran ganti rugi akan dilakukan kepada nama yang tertera pada sertifikat baru terbit 2012 tersebut dan tidak mengakui SHM milik warga yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada 1993 itu.

Oleh karena itu, dalam surat Komnas HAM RI yang ditandatangani Amiruddin selaku Subkomisi Penegakan Hukum Komnas HAM RI, meminta Gubernur Kaltara menunda atau menangguhkan penggusuran atas lahan warga tersebut. Hingga ada kesepakatan yang bisa diterima bersama semua pihak.

Komnas HAM RI juga meminta kepada Gubernur Kaltara agar menyelesaikan dugaan adanya penerbitan sertifikat baru atas lahan warga itu yang dianggap ganda yang diterbitkan oleh kantor pertanahan yang sama.

Selanjutnya, Komnas HAM RI meminta Gubernur Kaltara mengklarifikasi atas permasalahan ini sekaligus mengingatkan perlunya menghargai hak-hak warga agar tidak terlanggar bila penggusuran tetap dilakukan sebelum diselesaikan.

“Pengabaian atas aduan ini merupakan pelanggaran HAM,” begitu bunyi salah satu kalimat dalam surat Komnas HAM ini.

Komnas HAM RI menilai kewenangan melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap pengaduan masyarakat telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 89 ayat (3).

Komentar salah seorang warganet dalam medsos itu mengatakan, sampai saat ini Gubernur Kaltara belum memberikan klarifikasi  kepada Komnas HAM RI. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here