Gas Elpiji Bersubsidi Sering Langka di Nunukan
Foto: Doc

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Pendistribusian gas elpiji subsidi tiga kilo gram di Kabupaten Nunukan, Kaltara terus menuai masalah mulai dari kelangkaan hingga harga melonjak tinggi jauh dari ekspektasi masyarakat di wilayah perbatasan.

Kelangkaan dan lonjakan harga mahal yang tak biasa ini ternyata penyebabnya sudah diketahui mulai dari pemilik pangkalan yang nakal hingga adanya oknum anggota DPRD Nunukan yang memaksakan punya pangkalan.

Kenakalan pemilik pangkalan ini karena mendistribusikan gas subsidi dari Pemerintah ini kepada orang-orang yang tak berhak sebagaimana tulisan pada tabung gas tersebut “Hanya Untuk Warga Miskin” mungkin juga penuh dengan “kejahatan kolaborasi”.

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid melalui Kabag Ekonomi Muhtar di Nunukan, Jumat, 22 Januari 2021 mengakui kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilo gram selama ini karena kenakalan pemilik pangkalan yang mendistribusikan kepada orang yang tak berhak yang memicu lonjakan harga yang cukup tinggi.

Padahal, Pemkab Nunukan telah melakukan pengawasan dengan menurunkan tenaga pada setiap pangkalan. Namun, tidak mungkin melakukan pengawasan secara orang per orang tanpa keterlibatan pemilik pangkalan.

“Banyak pemilik pangkalan yang nakal membagikan kepada orang yang tak berhak,” ucap Muhtar. Warga miskin yang dimaksudkan adalah penghasilan kurang dari Rp1,5 juta per bulan.

Sekaitan dengan tidak pembagian tidak tepat sasaran ini, kata Muhtar, karena tiba-tiba warga mengaku dirinya miskin agar mendapatkan gas elpiji bersubsidi ini padahal untuk dijual kembali dengan keuntungan yang berlipat ganda.

“Jadi banyak masyarakat Nunukan ini tiba-tiba menjadi miskin setiap ada jatah elpiji tiga kilo dari Pertamina,” beber dia.

Sebenarnya, Kabupaten Nunukan tidak mengalami kelangkaan gas elpiji ini karena kuota dari PT Pertamina telah melampaui jumlah warga miskin. Hanya saja memang, banyaknya pangkalan yanag nakal dan melonjaknya warga yang tiba-tiba menjadi msikin.

Kuota gas elpiji bersubsidi dari PT Pertamina sebanyak 20.000 tabung yang disuplai setiap pekan untuk dua wilayah. Pulau Nunukan mendapatkan jatah 10.000 tabung dan Pulau Sebatik juga 10.000 tabung.

Muhtar pun mengimbau kepada pemilik pangkalan maupun agen agar benar-benar mendistribusikan gas elpiji 3 kilo gram ini sesuai peruntuykannya yakni warga miskin dengan penghasilan di bawah Rp1,5 juta per bulan.

Ke depannya, dia sarankan agar warga mampu tidak diberikan lagi peluang dengan memperlihatkan kartu keluarga (KK)-nya. “Kita sudah kasi tau pemilik pangkalan supaya ke depannya warga yang datang mengambil jatah gas elpiji supaya memperlihatkan KKT-nya,” pinta Muhtar.

Penyertaan KK ini, dia katakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dari Pemkab Nunukan sambil mencarikan solusi lain agar pendistribusian gas elpiji ini tepat sasaran dan menindak tegas pemilik pangkalan yang masih nakal.

Distribusi Gas Elpiji Tidak Tepat Sasaran
Kabag Ekonomi Pemkab Nunukan, Muhtar

“Sebenarnya gas elpiji 3 kilo itu tidak langka karena kuota dari Pertamina sudah melebihi jumlah warga miskin. Cuma banyak pangkalan yang nakal membagikan kepada masyarakat yang tidak berhak padahal peruntukannya kan untuk orang kurang mampu,” ujar Muhtar.

Modusnya yang ditemukan selama ini, banyaknya warga khususnya pemilik kios-kios yang memanfaatkan peluang bekerja sama dengan pemilik pangkalan untuk membeli dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Harga jualnya pun cukup mahal hingga Rp50.000 per tabung.

Muhtar menegaskan Pemkab Nunukan kembali mengsosialisasikan penerapan penggunaan KK dan menghindari pangkalan nakal serta adanya rencana pembuatan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan.

Hanya saja, Muhtar pun masih sangsi atas rencana kebijakan (SKTM) ini karena bakal terjadi potensi konspirasi baru antara warga dengan lurah atau desanya. Akhirnya, pembagian gas elpiji bersubsidi ini tidak tepat sasaran lagi.

Baru-baru ini, DPRD Nunukan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan alasan terjadinya kelangkaan dan melonjaknya harga hingga Rp50.000 per tabung. Terungkap pula, permasalahan ini terjadi karena adanya indikasi dimanfaatkan oleh oknum anggota dewan untuk mendapatkan izin pangkalan.

Muhtar juga mengaku mengungkap dalam RDP bahwa ada anggota DPRD Nunukan yang sering mempermasalahkan distribusi gas elpiji bersubsidi karena ingin memaksakan kemudahan mendapatkan izin pangkalan.

“Memang ada oknum anggota dewan yang memaksa saya supaya kasih izin pangkalan tetapi tidak memenuhi syarat. Saya ungkap dalam RDP baru-baru ini di dewan dan anggota dewan itupun langsung keluar dari ruangan RDP,” beber Muhtar. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here