Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pilbup Nunukan
Rapat pleno rekapitulasi suara Cabup-Cawabup Nunukan di KPU Nunukan

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pilkada serentak 2020 bagi pasangan Cabup-Cawabup Nunukan telah usai, namun salah satu paslon keberatan dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada intinya, KPU Nunukan menyatakan sangat siap menghadapinya pada persidangan nantinya.

Sekaitan dengan langkah hukum yang ditempuh paslon Danni-Nasir yang bertagline Damai bernomor urut 2 ini, Ketua KPU Nunukan Rahman menyatakan siap menghadapinya dengan menyiapkan segala sesuatunya yang akan dijadikan jawaban jika nantinya menjalani persidangan di MK.

KPU Nunukan selaku termohon juga mengaku telah menunjuk pengacara dan menyiapkan bukti-bukti yang dibutuhkan berkaitan dengan gugatan paslon Damai tersebut. Walaupun sampai sekarang belum menerima surat salinan gugatan dari MK.

“Belum ada (surat salinan gugatan) karena waktunya MK mengirimkan salinan gugatan tersebut langsung ke KPU Nunukan,” kata dia.

Ia mengatakan sesuai informasi yang diperolehnya, gugatan Cabup-Cawabup paslon nomor urut 2 ini adalah pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau pemilih tambahan pada 351 tempat pemungutan suara (TPS).

Namun dia beralasan, pemilih yang menggunakan KTP dalam mengunakan hak pilihnya bukan masuk kategori mobilisasi pemilih tetapi memang telah ada regulasi yang membenarkannya yakni Pasal 57 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Pada pasal ini disebutkan, warga negara Indonesia (WNI) yang tidak terdaftar sebagai pemilih menunjukkan e-KTP atau surat keterangan (suket) penduduk pada saat pemungutan suara.

Bahkan kata Rahman, penggunaan e-KTP atau suket dalam menggunakan hak pilihnya disepakati pula oleh MK pada saat yudicial review UU Pilkada tersebut.

“Kalau sesuai informasi paslon Damai ini menggugat 351 TPS yang mana ratusan TPS ini diangap mobilisasi pemilih karena ada pemilih yang menggunakan KTP sebagai pemilih tambahan,” ungkap Rahman.

Menanggapi gugatan ini, dia menilai hal yang wajar dilakukan bagi paslon yang tidak puas dengan hasil perolehan suaranya karena dijamin oleh UU.

“Saya kita gugatan Damai ke MK itu hal yang wajar, tapi pada dasarnya KPU siap menjawab jika memang nanti dipersidangan,” ujar dia.

Sedangkan hasil rekapitulasi suara versi KPU Nunukan dimenangkan oleh paslon nomor urut 1 Hj Asmin Laura Hafid-H Hanafiah dengan perolehan suara sebanyak 48.019 suara atau 51,42 persen dan paslon Damai memperoleh 45.359 suara atau 48,42 persen atau selisih 2.660 suara atau 2,85 persen.

Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan e-KTP atau Suket pada 351 TPS ini mencapai 3.000-an lebih. (***)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here