Puluhan Keluarga 3 Desa OBP di Lumbis Hulu Rindukan Wilayahnya NKRI 100 Persen

3 DEsa OBP di Kecamatan Lumbis Hulu
Perahu menjadi sarana angkutan satu-satunya warga yang yinggal di Kecamatan Lumbis Hulu Kabupaten Nunukan

Nunukan (BERANDATIMUR) – Kecamatan Lumbis Hulu Kabupaten Nunukan, Kaltara memiliki 10 desa yakni Bulu Laun Hulu, Duyan, Kabungolor, Kalisun, Lipaga, Mamasin, Sibalu, Tau Lumbis, Tetagas dan Tuntulibing. Ternyata masih ada tiga desa yang belum mendapatkan status NKRI sepenuhnya yaitu Lipaga, Kabungolor dan Tetagas.

Ketiga desa ini masih berstatus statusquo atau outstanding boundary problems (OBP) artinya masih klaim dua negara yakni Indonesia dan Malaysia. Meskipun secara keseluruhan penduduk pada tiga desa ini, semuanya menyatakan dirinya “merah putih” atau mencintai NKRI.

Seperti yang diutarakan Camat Lumbis Hulu Justinus pada Rabu, 3 Maret 2021 melalui sambungan telepon mengatakan apapun yang terjadi puluhan keluarga pada tiga desa yang masih berstatus OBP ini tetap memilih NKRI sebagai negaranya.

Menurut dia, dari tiga desa OBP ini sudah sangat merindukan statusnya menjadi NKRI 100 persen. Sesuai catatan Pemerintah Kecamatan Lumbis Hulu jumlah penduduk pada tiga desa ini mencapai 59 keluarga.

Kecamatan Lumbis Hulu sendiri berpenduduk 211 keluarga atau sekira hampir 1.000 jiwa. Atau sekira 26 persen penduduk kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia bermukim di Desa Lipaga, Kabungolor dan Tetagas.

Sebelumnya, kecamatan ini masih menjadi bagian dari Kecamatan Lumbis Ogong namun dipisahkan pada 2019 oleh Pemkab Nunukan menjadi wilayah otoritas tersendiri bersamaan dengan Kecamatan Lumbis Pansiangan.

Untuk memasuki kecamatan ini, hanya bisa dijangkau dengan menggunakan perahu cepat melalui jalur sungai yang memiliki arus yang cukup menantang.
Oleh itu, biaya transportasi yang harus dipersiapkan apabila hendak keluar atau masuk Kecamatan Lumbis Hulu mencapai Rp8 juta setiap perahu pergi pulang.

Justinus sendiri mengakui tingginya biaya transportasi menuju dan keluar dari daerahnya bukan halangan demi keperluan dan kepentingan masyarakatnya yang tentunya membutuhkan pengurusan lainnya.

Ia juga mengatakan tiga desa yang masih berstatus OBP ini tetap dibangun sarana prasarana kebutuhan masyarakat menggunakan dana desa (DD) dari Pemerintah pusat seperti dermaga pelabuhan rakyat dan jalanan semenisasi. Ketiga desa ini telah mendapatkan DD sejak 2016.

Ketika ditanya perihal respek Pemerintah Malaysia apabila pemerintah di desa itu membangun, Justinus menyatakan tidak ada komplain juga. “Biasa saja tidak ada juga komplain dari pemerintah sebelah (Malaysia) kalau desa membangun,” ucap dia dibalik telepon selulernya.

Apalagi, kata dia, seluruh masyarakat pada tiga desa tersebut tetap bersikeras menjadi bagian dari NKRI. “Tidak ada juga larangan dari Malaysia kalau kami membangun fasilitas pada ketiga desa ini karena memang secara historinya ketiga desa ini bagian dari NKRI,” ulang Justinus.

Meskipun tidak ada hambatan atau masalah dalam membangun ketiga desa ini, dia tetap mengharapkan peran Pemerintah pusat agar memperhatikan statusnya dengan menjadikannya NKRI sepenuhnya.

Justinus pun mengaku akan terus menyuarakan kemajuan perbatasan di Kecamatan Lumbis Hulu termasuk bagaimana mengangkat ketiga desa OBP tersebut agar diperjuangkan hingga titik darah penghabisan demi tegaknya NKRI. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here