Kasus PT NJL
Bupati Nunukan Hj Asmin laura Hafid saat memimpin rapat fasilitasi antara PT NJL dengan pekerja di Kantor Bupati Nunukan, Senin (3/8)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Kendati perkara sengketa lahan antara PT Nunukan Jaya Lestari (NJL) investor asing asal Malaysia dengan PT Adindo terhadap sebagian lahan yang dikelola selama ini masih berlangsung dengan peninjauan kembali (PK). Namun perusahaan asing asal Malaysia ini tiba-tiba merumahkan pekerjanya.

PT NJL beroperasi di Kecamatan Seimenggaris Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dengan mengelola usaha perkebunan kelapa sawit sejak puluhan tahun silam, kini merumahkan ribuan pekerjanya karena legalitas lahan yang dikuasainya selama tidak bersifat hak milik.

Penghentian aktivitas terhadap seluruh pekerjanya sejak 31 Juli 2020, menimbulkan kegelisahan berkaitan dengan nasib dan masa deoan kehidupannya. Oleh karena itu, Pemkab Nunukan memfasilitasi pertemuan untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak pada Senin, 3 Agustus 2020.

Pertemuan yang digelar di Lantai III Kantor Bupati Nunukan dengan penjagaan ketat aparat kepolisian ini, Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid mengaku memberikan sejumlah opsi kepada manajemen PT NJL agar pekerjanya segera diaktifkan kembali untuk bekerja.

Salah satu opsi yang diusulkan adalah, lahan seluas 28.000 hektar yang bisa dikelola dan belum bersertifikat agar secepatnya diuruskan IUP melalui sistim OSS. “Salahs atu opsi yang saya sampaikan tadi di pertemuan adalah PT NJL segera mengurus IUP melalui sistim OSS untuk lahan seluas 2.800 hektar itu,” ujar dia.

Pertimbangannya, memperhatikan nasib pekerja yang kini resah karena tidak memiliki pekerjaan lain termasuk kelanjutan kehidupan keluarganya.

Hanya saja, Laura sapaan Bupati Nunukan meminta perusahaan asing ini tetap mematuhi keputusan pengadilan dan menunggu keputusan perkara selanjutnya.

“Saya usulkan kepada perusahaan PT NJL supaya segera mendaftarkan diri di OSS untuk mendapatkan IUP baru terhadap 2.800 hektar lahan,” harap Laura.

“Kita lebih banyak memikirkan nasib ribuan pekerjanya bagaimana supaya bisa beraktivitas kembali. Memang baru tiga hari ini penghentian pekerjaan tapi takutnya berlanjut karena perkaranya belum selesai,” ujar Laura.

Sekadar diketahui, PT NJL kalah dalam perkara sengketa lahan yang dikuasainya sejak puluhan tahun silam sehingga HGU yang dimilikinya dicabut oleh kementerian terkait karena lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

Meskipun lahan yang dikelola selama ini dengan menanam kelapa sawit diakui bersertifikat hak milik tetapi dianggap tidak sah karena lahan milik perusahaan lain atau hutan lindung.

Penerbitan SHM ini mengorbankan dua pejabat dari BPN Nunukan dan Kakanwil BPN Kaltim dengan dijebloskan ke penjara. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here