Penyelidikan Dugaan Kasus Kewarganegaraan Ganda H Danni Iskandar Dimulai

Tindak Lanjut Kasus Dugaan Bipatride H Danni Iskandar
Ketua LSM LN-PPAN Kaltara, Fajar Mentari

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Kasus kewarganegaraan ganda (bipatride) H Danni Iskandar, Ketua DPC Partai Demokrat Nunukan, Kaltara yang dilaporkan Lembaga Nasional Pemantau dan Pemberdayaan Aset Negara (LN-PPAN) Kaltara beberapa bulan lalu bakal ditindaklanjuti penyelidikannya oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara.

Setelah Ketua LN-PPAN Kaltara, Fajar Mentari telah diminta keterangan oleh penyidik Polda Kaltara selaku pelapor kasus ini pada Kamis, 21 Januari 2021. “Iya saya sudah diminta keterangan oleh Polda Kaltara selaku pelapor terkait dengan kasus dugaan kewarganegaraan H Danni Iskandar atau HDI minggu lalu pada Kamis, 21 Januari (2021),” ujar dia melalui sambungan telepon, Senin, 25 Januari 2021.

Ia menegaskan kasus dugaan bipatride ini masih berproses di Polda Kaltara. “Saya kurang tahu tindaklanjutnya di Polda Kaltara tetapi informasi yang diperoleh dari penyidik setelah saya dimintai keterangan maka giliran HDI lagi yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” terang dia.

Fajar membocorkan pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya selaku pelapor. Yakni asal muasal sumber informasi, siapa saja yang sudah dikonfirmasi untuk dimintai keterangan saat investigasi. Ia pun mengaku telah mengonfirmasi dengan KPU saat itu selaku penyelenggara pemilu sebelum melaporkan kasus dugaan pelanggaran kewarganegaraan ini.

Bahkan, kata Fajar, sebelum melaporkan kasus ini telah mengonfirmasi dengan HDI secara langsung dan mengakui menjadi warga negara Malaysia sejak 1991 dengan alasan ingin berobat pada salah satu rumah sakit di Malaysia. Hanya saja, HDI belum memberikan penjelasan secara rinci saat itu dengan alasan masih fokus pada pilkada Bupati-Wakil Nunukan.

Fotcopi IC Malaysia H Danni Iskandar
Foto: Doc

Hasil konfirmasi dan investigasi itulah yang menjadi dasar kasus dugaan bipatride ini dilaporkan oleh LN-PPAN Kaltara ke Polda Kaltara sebelum pelaksanaan pilkada serentak 2020 lalu, namun baru dimintai keterangan selaku pelapor oleh penyidik Polda Kaltara pekan lalu.

Menurut Fajar, masalah tindak lanjut kasus dugaan bipatride ini masih menunggu hasil pemeriksaan terlapor (HDI). “Saya dapat informasi HDI akan dipanggil oleh Polda Kaltara untuk dimintai keterangan,” ujar dia.

Ketua LN-PPAN Kaltara ini menyatakan jika benar HDI terbukti berkewarganegaraan ganda semasa menjabat Ketua dan anggota DPRD Nunukan maka harus ditindak tegas.

Baca juga
– Polda Kaltara Segel Produk Malaysia di Pulau Sebatik, Ini Tanggapan Kadisdag Nunukan

“Kalau memang hasil pemeriksaan nantinya terbukti bersalah berkewarganegaraan ganda maka harua ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” harap dia.

Kabag Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rahmat yang dikonfirmasi via telepon selulernya, Senin sore, 25 Januari 2021 mengaku belum mengetahui perihal ini apakah ditindaklanjuti atau tidak. Ia katakan pemberitaan di salah satu media online bukan dari pernyataannya.

“Saya juga terus terang karena ini hal baru jadi saya verifikasi dulu sumber informasinya dari siapa. Kemudian saya belum kenal juga siapa yang dilaporkan LSM ini,” terang Budi.

– UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Tindak Lanjut Kasus Dugaan Bipatride H Danni Iskandar
Foto: Doc

Dalam penjelasan umum UU Kewarganegaraan dikatakan bahwa pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Jadi kesimpulannya, hukum Indonesia tidak membolehkan warga negaranya berkewarganegaraan ganda.

Baca juga

Apabila seorang WNI kemudian diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda, maka harus melepaskan salah satunya. Apabila tidak ingin melepaskan salah satunya maka sanksi yang didapatkan adalah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 23 UU Kewarganegaraan.

Bunyi pasal ini adalah: Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: a) memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, b) tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu, c) dst ……

Nah, kewarganegaraan Malaysia dari H Danni Iskandar ini masih berlaku pada saat menjadi pejabat negara yakni Ketua dan Anggota DPRD Nunukan pada 2014-2020.

Sedangkan kewarganegaraan Malaysia dengan nomor 780717-12-6007 yang dikeluarkan JPN Petaling Jaya dengan alamat bersangkutan nomor 11331 Taman Kuhara Indah Jalan Kuhara 91000 Tawau Sabah.

Dimana mantan Ketua DPRD Nunukan periode 2014-2019 ini, melepaskan kewarganegaraan Malaysianya baru dilakukan pada 01 Oktober 2018 sesuai dengan permohonan kepada Perlembagaan Persekutuan (Perkara 23-Kaedah 36) Borang K Akuan Pelepasanhakan Kewarganegaraan Malaysia. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here