Debat Cagub-Cawagub Kaltara 2020
Tiga paslon GUbernur-Wakil Gubernur mengikuti debat disiarkan langsung TVRI, Minggu malam (25/10

Tarakan (BERANDATIMUR.COM) – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi mengamati dua kejanggalan pada pelaksanaan debat publik perdana pemilihan gubernur Kaltara 2020 pada Minggu, 25 Oktober 2020.

Kedua kejanggalan yang diamati tersebut setelah menyaksikan langsung jalannya debat adalah adanya calon yang membawa telepon seluler dan moderator yang ditunjuk diragukan netralitasnya karena amggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltara sendiri.

Debat yang berlangsung di Tarakan Plaza Hotel Kota Tarakan ini memang menuai pro kontra terkait adanya pelanggaran tata tertib yang dibuat KPU Kaltara dan disepakati bersama pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara.

“Kejanggalan pertama membiarkan salah satu pasangan calon kepala daerah menggunakan telepon genggam,” ujar Ari dikutip dari jpnn.com pada Rabu, 28 Oktober 2020.

Penggunaan handphone oleh calon wakil gubenur nomor 2 H. Irwan Sabri jelas tidak diperbolehkan. Sesuai kepsekatan tersebut, para kandidat hanya diperkenankan membawa bahan catatan dan alat tulis. “Menurut saya, pelanggaran seperti ini tidak boleh dibiarkan,” kata Ari.

Kemudian kejanggalan kedua, lanjut Ari yang juga staf Ahli SKK Migas 2013-2014 ini, KPU Kaltara menunjuk anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov Kaltara sebagai moderator debat.

“Saya kira jabatan Ahmad Yahya Zein selain Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, juga berperan di TGUPP. Saya kira hal ini tentu menimbulkan benturan kepentingan,” ujar mantan Wakil Direktur Informasi Komunikasi Publik TKN Jokowi-Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Ari mengingatkan, KPU Kaltara seharusnya paham, moderator debat harus objektif, independen dan kapabel. Bukan malah bersinggungan dengan salah satu pasangan calon. Hal itu tentu dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara seharusnya tegas dalam menerapkan aturan yang dibuatnya sendiri,” kata Ari.

Pembimbing program doktoral di pascasarjana Universitas Padjajaran ini berharap KPU Kaltara dapat lebih profesional lagi dalam menyelenggarakan debat tahap ketua dan ketiga nantinya.(adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here