DEbat Publik Cabup-Cawabup Nunukan
Pasangan Cabup-Cawabup Nunukan nomor urut 2 Hj Asmin Laura-H Hanafiah tampil cemerlang saat debat publik pada Minggu malam (22/11)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Debat publik pasangan Cabup-Cawabup Nunukan digelar di GOR Dwikora Kelurahan Selisun digelar oleh KPU Nunukan, Kaltara yang dipandu oleh moderator Muh Gaffar Karim, Dosen Fisipol UGM Yogyakarta dengan enam sesi.

Dua pasangan Cabup-Cawabup Nunukan tampil dengan visi misi masing-masing yakni nomor urut 1 Hj Asmin Laura-H Hanafiah bertagline Amanah dan H Danni Iskandar-Muh Nasir selaku nomor urut 2 bertagline Damai.

Pada sesi kelima terkait tanya jawab, muncul ironi yang menggelitik dari tanggapan paslon nomor urut 1 (Amanah) yang disampaikan oleh Cawabup H Hanafiah menilai paslon nomor urut 2 (Damai) tidak paham soal regulasi pengelolaan keuangan sehingga terkesan asal menjanjikan sesuatu yang tidak berdasar.

Seperti bantuan dana RT hingga Rp250 juta dan bantuan alat berat per kecamatan dengan total anggaran yang harus digelontorkan hingga ratusan miliar rupiah. Belum lagi janji untuk menaikkan kesejahteraan bagi ASN dan honorer yang terkesan seenaknya.

Hanafiah menjelaskan pemda tidak bisa membuat kebijakan misalnya menaikkan tunjangan bagi ASN dan honorer apabila tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Begitu pula untuk menggeser pos-pos anggaran untuk diberikan kepada RT dari anggaran OPD, tentunya sanbat sulit dilakukan karena regulasinya sudah sangat jelas melalui sistim “mandatory spending” yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Sementara sisa anggaran yang dimiliki Kabupaten Nunukan melalui APBD sebesar Rp80 miliar lebih, setelah membayar gaji ASN, anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan minimal 10 persen. Sisa dana APBD ini harus dibagi-bagi dengan 52 organisasi perangkat daerah (OPD).

“Dari mana sumber dananya untuk bantuan RT, alat berat per kecamatan dan menaikkan tunjangan ASN dan honorer?,” tanya Hanafiah menanggapi jawaban paslon Damai dari pertanyaan yang diajukan sebelumnya.

“Jadi pemda itu tidak bisa seenaknya menaikkan tunjangan ASN dan honorer karena harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Sepertinya paslon Damai ini tidak paham soal regulasi pengelolaan anggaran,” ucap Hanafiah yang memiliki pengalaman puluhan tahun dibirokrasi.

“Kemudian pemda juga tidak punya kewenangan menggeser anggaran yang telah ditetapkan oleh pusat melalui “mandatory spending”. Kalau pemda berani melakukan penggeseran maka pasti dikenai finalty atau pengurangan dana transfer dari pusat. Jadi semua pengelolaan anggaran itu sudah ada dasar atau regulasi penggunaannya makanya pemda tidak punya kewenangan memotong-motong pos-pos anggaran yang sudah ditentukan tersebut,” terang Hanafiah.

Padahal paslon nomor urut 2 Damai ini pengalaman di DPRD sehingga dipastikan mengetahui kondisi postur anggaran APBD Nunukan. “Paslon Damai kan pengalaman di DPRD karena keduanya dari anggota dewan jadi pasti paham soal kondisi keuangan Kabupaten Nunukan,” timpal mantan birokrat ulung puluhan tahun ini.

Namun Hanafiah imbau kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya di TPS pada 9 Desember 2020 dengan memilih nomor urut 1. “Pilkada serentak 2020 agar berjalan damai dengan memilih Amanah…menang…menang….menang. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here