PARAS Perbatasan Pasar Rakyat Berkonsep Modern Pertama di Kaltara

0
86

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memuji keberhasilan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid yang membangun pasar rakyat berkonsep modern tanpa menggunakan dana APBD dan di tengah-tengah krisis keuangan daerah. Pasar rakyat berkonsep modern ini merupakan pertama di Kaltara.

“Kita patut acungi jempol kepada ibu bupati (Nunukan) yang punya inovasi menggunakan CSR perusahaan membangun pasar sebesar ini. Tidak semudah itu bisa membangun tanpa menggunakan dana APBD, tapi Bupati Nunukan ternyata bisa,” kata Zainuddin HZ mantan Sekdakab Nunukan semaca kepemimpinan Abdul Hafid Achmad usai menghadiri peluncuran Pasar Rakyat Adil Sejahtera (PARAS) Perbatasan di Jalan Lingkar KelurahanSelisun, Sabtu, 12 Oktober 2019.

Asisten Administrasi dan Kesra Pemprov Kaltara ini mengungkapkan, keberhasilan Bupati Nunukan patut diapresiasi atas kemampuannya membangun gedung pasar sebesar itu tanpa dukungan dana APBD atau APBN. Tetapi semata-mata menggunakan dana CSR dari perusahaan.

Zainuddin menilai, keberadaan PARAS Perbatasan ini mampu mengangkat perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten Nunukan. Pasar yang tanmpak megah ini dikatakan Zainuddin, pertama di Provinsi Kaltara.

“Pasar semacam ini besar dan bagus pertama kali ada di Kaltara. Ini pasar pertama di Kaltara dengan konsep modern,” sebut dia. Keinginan Bupati Nunukan menunjukkan program kerjanya yang fokus pada pengembangan agribisnis diapresiasi juga oleh Asisten Administrasi dan Kesra Pemprov Kaltara.

Ia menjelaskan, konsep dan program kerja pemerintahan Asmin Laura Hafid-Faridil Murad tersebut sangat tepat karena memang dibutuhkan inovasi dan kreatifitas yang tinggi. Apalagi di tengah-tengah keterbatasan anggaran pada APBD yang mendera daerah itu.

Zainuddin merasa bangga jika pemerintah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kaltara mampu memanfaatkan dana CSR di daerahnya dengan membangun hal yang sama. Ia berharap, pasar rakyat PARAS Perbatasan ini menjadi pilot projec di provinsi paling utara Indonesia ini.

Peresmian PARAS Perbatasan Nunukan
Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menggunting pita tanda peresmian PARAS Perbatasan di Jalan Lingkar Kelurahan Selisun, Sabtu (12/10)

Meskipun keuangan daerah dilanda krisis, Pasar Rakyat Adil Sejahtera (PARAS) Perbatasan yang terletak di Jalan Lingkar Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara tetap bisa dibangun dan diluncurkan pemanfaatannya oleh Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid.

Pada kesempatan itu, Laura sapaan Bupati Nunukan menyatakan, keraguannya bisa membangun daerahnya pada awal dilantik menjadi bupati tidak dijadikan kekhawatiran dan diam berpangku tangan karena keterbatasan anggaran pada APBD daerah itu.

Kekurangan anggaran bukan halangan memajukan daerahnya sehingga membuatnya memutar otak. Muncullah gagasan dengan mengumpulkan perusahaan besar yang beroperasi di daerahnya pada 2017 lalu.

Keinginannya mewujudkan janji-janji kampanye dan program kerjanya yang berorientasi pada Agribisnis ini cepat diaktualisasikan. Sementara anggaran pada APBD sangat terbatas untuk membangun sehingga dikhawatirkan menghambat program kerjanya.

Laura menyebutkan, hasil pertemuanya dengan sejumlah perusahaan besar itulah, muncul inovasi untuk mengumpulkan Coorporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun pasar rakyat yang berkonsep pasar modern.

Dari situlah, mulai membangun sedikit demi sedikit sesuai kemampuan dana CSR yang diterima.

Akhirnya, bertepatan dengan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Nunukan ke-20 pada 12 Oktober 2019 pasar rakyat ini diluncurkan sekaligus mulai ditempati oleh pedagang-pedagang yang bergerak pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setempat.

Mesklpun pasar rakyat ini dirancang dengan tiga tahap, tahap pertama telah rampung maka sewajarnya ditempati sambil menunggu pembangunan tahap berikutnya, kata Laura kepada sejumlah awak media. Ia mengakui, sejumlah fasilitas belum disediakan karena keterbatasan anggaran tersebut.

“Saya berusaha berinovasi dengan mengumpulkan perusahaan-perusahaan membahas masalah keinginan membangun tapi anggaran dalam APBD terbatas. Maka disepakatilah dana CSR dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan tersebut dipakai membangun gedung pasar ini,” ujar anak kandung mantan Bupati Nunukan, Abdul Hafid Achmad.

Kabupaten Nunukan yang masih mengalami defisit anggaran pada APBD sampai saat ini, dibutuhkan kreatifitas dari seorang kepala daerah untuk mewujudkan program kerjanya. Pemanfaatan dana CSR ini sebagai salah satu inovasi.

Catatan : Pemanfaatan dana sosial dari perusahaan dibutuhkan komitmen yang kuat untuk pembangunan daerah. Namun perlu dibarengi keseriusan pemerintah daerah memajukan daerahnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Seperti yang ditempuh Pemkab Nunukan dengan jumlah dana sosial yang tak sedikit digunakan membangun pasar rakyat yang berkonsep modern. Sesuai keterangan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, dana yang digunakan membangun pasar yang diistilahkan PARAS Perbatasan ini sebanyak Rp2 miliar lebih. Semuanya berasal dari sana Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Pasar ini diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk pengusaha lokal yang bergerak pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki kawassan tetap selama ini.

Seiring dengan semakin berkembangnya dan bertambahnya peminat UMKM di daerah itu maka langkah Pemkab Nunukan tersebut mendapat banyak pujian tak terkecuali dari Pemprov Kaltara.

Meskipun lokasinya cukup jauh dari keramaian, tetapi keberadaannya telah memberikan warna tersendiri bagi Kabupaten Nunukan pada usianya yang ke-20 tahun.

Peluncuran pasar rakyat ini terkesan mewah dan meriah karena diisi pemberian penghargaan kepada instansi dan kelompok masyarakat yang berprestasi.

Penghargaan ini turut diberikan pula kepada RT terbersih pada lomba kebersihan yang dilaksanakan Pemkab Nunukan, Sebab target Pemkab Nunukan di bawah kepemimpinan Asmin Laura Hafid-Faridil Murad, Kabupaten Nunukan harus bebas sampah pada 2025. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here