Tanggapan Pakar Kebijakan Publik
Pakar Kebijakan Publik, juga Dosen Universitas Brawijaya Malang, M Barqa Prantama. (Doc)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Perang antar bakal pasangan calon pada pilkada serentak 2020 melalui visi misi mulai memanas pasca pendaftaran di KPU.

Namun, hal ini wajar-wajar saja terjadi demi meraup pemilih dalam memenangkan pertarungan di pilkada ini. Hanya saja, sebaiknya bakal paslon menyajikan visi misi yang benar-benar bisa dijalankan dengan kondisi keuangan negara dan pemda yang sangat terbatas.

Seperti yang diungkapkan oleh Pakar Kebijakan Publik Unuversitas Brawijaya, M Barqa Prantama yang diwawancarai melalui telepon selulernya, Senin, 7 September 2020.

Ia menyatakan, kondisi anggaran di daerah saat ini sangat tidak mungkin pasangan calon di pilkada membuat visi misi yang sangat tidak mungkin dijalankan nantinya.

Seperti pos anggaran RP150 juta-Rp250 juta pertahun yang beredar luas di media sosial. Menurut M Barqa, visi misi ini masuk kategori omong kosong karena tidak mungkin bisa direalisasikan.

Kemudian, lanjut dia, anggaran hingga ratusan juta rupiah ini bisa tumpang tindih dengan bantuan lain dari pemerintah. Misalnya, dana desa dan bantuan dalam bentuk lainnya.

Jika ini dipaksakan dapat menimbulkan masalah baru di pemda sendiri. Sebab masalah penganggaran itu harus dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Apalagi jika paslon ini pernah menjabat di pemerintahan seperti anggota DPRD atau petahana pasti sangat paham soal kondisi penganggaran dengan keterbatasan keuangan saat ini, jelas Dosen FISIP Unibraw Malang ini.

Kemudian alasan lain yang menyebabkan visi misi dengan menjanjikan anggaran bagi RT tersebut, kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang terpisah-pisah atau pulau-pulan dan RT -RT banyak yang berada di wilayah perbatasan negara dimana populasinya sangat kurang dibandingkan perkotaan.

Diyakini, jumlah populasi penduduk yang tidak sama sementara pos anggarannya sama rata. Nah, berbagai faktor yang menjadi kendala untuk menjalankan visi misi semacam ini dia optimis tidak efektif.

“Kalau paslon pilkada berasal dari petahana bisa saja sebagai lanjutan program kerjanya selama periode sebelumnya. Tapi itupun tidak mungkin dilakukan karena pastinya sudah tahu kondisi keuangannya,” ujar M Barqa.

“Kalau paslon ini merupakan penantang atau pendatang baru di pemerintahan, berarti hanya mau mempengaruhi pemilih semata. Meskipun dia tahu tidak mumgkin terealisasi,” beber dosen Unibraw dengan keilmuan administrasi publik.

M Barqa juga menanggapi paslon yang sekadar mempengaruhi publik dengan visi misi yang sulit dijalankan jika kelak terpilih. Sebaiknya, paslon tersebut membuat visi misi yang ril dan layak dibuktikan bagi masyarakat.

Mengenai kemungkinan anggaran bagi RT ini diambil melalui pos anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) melalui mekanisme refocusing juga tidak memungkinkan karena sudah ada pos pendistribusian masing-masing seperti pada anggaran pendidikan dan kesehatan.

Ia mengutarakan, pos anggaran sebesar 20 persen dari APBD masing-masing daerah itupun tidak mungkin diganggu gugat. Karena, anggaran 20 persen itu bukan hanya diperuntukkan bagi biaya operasional semata.

Tapi perlu diketahui di dalamnya sudah mencakup gaji guru, biaya pembangunan gedung belajar dan lain-lainnya.

“Pos anggaran pendidikan sebesar 20 persen itu, kita harus pahami tidak semuanya untuk biaya operasional. Tapi didalamnya sudah termasuk gaji guru dan pembangunan fisik,” terang dia.

Pada intinya, M Barqa menegaskan, visi misi dengan pos anggaran bagi RT yang berjumlah ratusan juta rupiah tidak efektif dan berpotensi mengundang masalah baru.

Sebab Kabupaten Nunukan yang terdiri ribuan RT ini sangat tidak memungkinkan dijalankan oleh siapapun kepala daerahnya. Bahkan, apabila memaksakan program ini akan terjadi mal praktek kebijakan.

Secara terpisah, APBD Kabupaten Nunukan setiap tahun kelihatan tergolong besar hingga mencapai Rp1 triliun lebih berkat sumbangsih dana yang bersumber dari APBN seperti dana alokasi khusus (DAK).

Sementara DAK tidak bisa diutak atik lagiĀ  karena punya peruntukan sendiri dengan SOP yang jelas yang tidak mungkin bisa diubah oleh kepala daerah. (***)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here