Menko Polhukam: Kebebasan Pers Tidak Boleh Dilanggar

Menko Polhukam Gelar Dialog Kebebasan Pers
Menko Polhukam Mahfud MD saat dialog Kebebasan Pers di Jakarta. Foto: Menko Polhukam

Jakarta (BERANDATIMUR) – Melalui siaran pers Nomor:  64/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021 Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan kebebasan pers tidak boleh dilanggar, karena pemerintah sangat memerlukannya.

Menurut Mahfud, Indonesia telah memilih jalur demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan empat pilar salah satunya pers.

“Kita udah memilih demokrasi, dan demokrasi memiliki empat pilar, diantara keempat pilar itu. Pers adalah pilar yang paling sehat, sedangkan pilar yang lain banyak masalahnya,” demikian disampaikan Menko Polhukam dalam Dialog Kebebasan Pers dan Profesi Wartawan di Kantor Kemenko Polhukam Jumat sore, 16 April 2021.

Acara ini dihadiri pimpinan Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Asosiasi Pers dan para pemimpin redaksi media massa.

Menko Polhukam menjelaskan, pers juga punya masalah tetapi dibanding pilar demokrasi lain (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), pers masih tergolong yang paling sehat.

Dialog Kebebasan Pers di Kemenko Polhukam
Ketua Dewan Per Muhammad Nuh pada acara dialog kebebasan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (16/4)

Acara yang diselenggarakan terbatas dengan protokol kesehatan juga dihadiri Ketua Dewan Pers, Prof Muhammad Nuh, Sekretaris Menko Polhukam, Letnan Jendral TNI Tri Soewandono.

Kemudiam ada pula Sekretaris Jendral Kementerian Komunikasi dan Informasi, Mira Tayyiba, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Achmad Riad, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadil Zumhana.

Sedangkan Pimpinan Asosiasi Pers yang hadir antara lain; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), LBH Pers, anggota Dewan Pers, dan para Pemimpin Redaksi media massa.

Acara disemarakkan dengan diskusi dua arah antara insan pers dengan Menko Polhukam beserta perwakilan institusi pemerintah.

Mahfud MD menyatakan pemerintah sangat memerlukan kebebasan pers. Oleh jarena itu, dalam sejarah perjalanan bangsa, ketika terjadi kesewenang-wenangan terhadap pers, seperti sensor dan pengusiran wartawan, pembredelan, menjadi awal dari kehancuran, seperti pada Orde Baru.

“Karena itu saya melihat bahwa Pers-lah yang menjadi pengawal kelangsungan demokrasi,” ujar Mahfud.

Ia lantas mencontohkan saat orang takut kepada preman karena penegakan hukum sulit sekali, namun ketika pers memberitakan, orang menjadi berani bertindak, penegakan hukum pun berjalan. Karena cerminan masyarakat itu adalah pers.

“Dengan semangat itu, maka kalau ada kesalahpahaman dengan pemerintah, mari kita berdialog. Pers harus menjadi mitra kerja sama dengan pemerintah, tapi tidak boleh diganggu kebebasannya,” kata Menko.

Pada kesempatan itu pula, Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, mengapresiasi karena insan pers selalu mendapat prioritas untuk silaturahmi dengan Menko Polhukam.

“Kebebasan Pers tidak serta merta, ia harus diperjuangkan. Tidak bisa dibiarkan terus ujug-ujug dapat kebebasan. Jika dibiarkan pasti melenceng, Saya setuju dengan Menko, bahwa kalau mau membangun NKRI ini, maka pilar pers harus diperkuat,” ujar Muh Nuh. (*)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here