Diskusi LBH Pers
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers, Arif Zulkifli saat acara Diskusi LBH Pers pada Selasa (25/8)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Adanya kasus yang menimpa Diananta Putera Sumedi, Pemimpin Redaksi Banjarhits yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Banjar Baru Kota Baru, Kalsel karena karya jurnalistiknya menjadi perhatian berbagai pihak utamanya unsur pers.

Dewan Pers pun mengaku telah melakukan koordinasi dengan penyidik kepolisian setempat namun dimentahkan, karena media Banjarhits milik Diananta tidak berbadan hukum.

Melalui Webinarjam LBH Pers, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli menanggapinya bahwa Dewan Pers telah turun tangan berkoordinasi dengan aparat kepolisian yang menyidik Diananta.

Ia mengatakan, Dewan Pers telah mengingatkan aparat kepolisian setempat agar mematuhi MoU antara Dewan pers dengan Kapolri Nomor 02/DP/MoU/II/2017 pada pasal 4 ayat 1 bahwa para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai peraturan perundang-undangan.

Hanya saja, kata dia, Dewan Pers tidak bisa menindaklanjuti upaya yang akan dilakukannya karena penyidik kepolisian beralasan media milik Diananta tidak berbadan hukum.

Memang, lanjut dia, masalah legalitas pers telah dijelaskan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 bahwa setiap perusahaan pers harus memiliki badan hukum ditambah dengan wartawannya telah bersertifikasi.

Sebab, tulisan pada media yang tidak berbadan hukum dan wartawannya belum bersertifikasi maka karyanya dianggap tidak termasuk produk jurnalistik, ujar Arif pada Selasa, 25 Agustus 2020.

Diskusi LHB Pers
Wens Manggut, Perwakilan AMSI pada acara Diskusi LBH Pers pada Selasa (25/8)

Hal inilah yang menyebabkan Diananta, mantan Pempred Banjarhts Kalsel tidak bisa diberikan bantuan hukum karena penyidik mengkategorikan karyanya bukan produk jurnalistik karena medianya tidak berbadan hukum.

Atau tidak diatur dalam MoU antara Kapolri dengan Dewan Pers sehingga tidak masuk kategori kriminalisasi pers atau wartawan. Arif menegaskan, Dewan Pers telah memberikan kesempatan kepada perusahaan pers agar mendaftarkan diri untuk selanjutnya diverifikasi faktual.

Sepanjang perusahaan pers bersangkutan tidak mendaftarkan diri, maka Dewan Pers akan sulit mengontrol kerja-kerja wartawan di daerah.

Menurut dia, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan dan kebebasan pers. “Jadi karya jurnalistik yang dilindungi disini adalah medianya telah berbadan hukum dan wartawannya telah bersertifikasi,” ujar dia seraya menambahkan dalam kasus Diananta tidak terpenuhi hal ini.

Apabila perusahaan media telah memenuhi persyaratan dan wartawannya juga telah bersertifikasi maka setiap pemberitaan yang dipermasalahkan bagi pihak yang merasa dirugikan hanya bisa melakukan klarifikasi kepada media bersangkutan.

Bukan diarahkan ke ranah hukum karena bertentangan dengan UU Pers yang telah disepakati bersama dalam menjaga kebebasan pers yang terkontrol, tegas Arif dalam diskusi LBH Pers ini.

Sekaitan dengan ini pula dengan mengacu pada kasus Diananta ini, Ketua Asosiasi Media Syber Indonesia (AMSI), Wens Manggut berpendapat seharusnya MoU Kapolri dengan Dewan Pers perlu direvisi agar lebih kuat dan bersifat melindungi wartawan dari tindakan kriminalisasi.

Menurut Wens, Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah sangat jelas mengatur soal kerja-kerja pers dimana perusahannya harus berbadan hukum.

Perwakilan AMSI ini juga mengajak wartawan-wartawan di daerah secara bersama-sama mengsosialisasikan MoU Kapolri dengan Dewan Pers tersebut kepada aparat kepolisian dan masyarakat. Menurut dia, bisa saja masih ada penyidik di kepolisian dan kejaksaan yang tidak memahami MoU tersebut.

Diskusi LBH Pers
Pempred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi, korban kriminalisasi oleh aparat hukum di Kota Baru, Kalsel saat menhadiri webinarjam LBH Pers pada Selasa (25/8)

Kemudian Untung dari Serikat Media Syber Indonesia (SMSI) juga menyikapi kasus Diananta dan persoalan wartawan lainnya yang dijerat dengan UU ITE. Ia mendorong agar UU ITE ini dijudicial review karena ada pasal-pasal di dalamnya yang berusaha membungkam kebebasan pers.

Dimana, pasal-pasal karet dalam UU ITE itu mengarah kepada kriminalisasi pers dengan menjerat wartawan kasus pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi yang mengundang gangguan kepada pelapornya.

Untung menilai, kasus-kasus semacam ini tidak bisa dibiarkan berlangsung terus menerus karena berindikasi mengurangi atau menghambat kemerdekaan pers sesuai yang dicantumkan dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Diananta sendiri menyayangkan sikap yang ditunjukkan Dewan Pers yang terlambat menangani kasusnya. Dimana sikap Dewan Pers tersebut baru ada setelah proses hukum dirinya telah divonis PN Kota Baru.

Ia menilai, media Kumparan tempatnya bekerja atau sebagai media parnert Banjarhits juga lepas tangan, tidak bersedia memberikan perlindungan kepada dirinya.

Bahkan pada acara Webinarjam LBH Pers ini, Diananta menyarankan kepada Dewan Pers agar benar-benar menunjuk orang sebagai saksi ahli apabila diminta oleh penyidik kepolisian.

Diananta pun meminta kepada Dewan Pers agar benar-benar memberikan perlindungan pers atau advokasi kepada wartawan yang terjerat kasus hukum akibat dari produk jurnalistiknya.

Pada intinya, perusahaan media wajib mematuhi UU Pers dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Dewan Pers agar menjadikan medianya berbadan hukum dan wartawannya terutama Pemimpin Redaksi telah memiliki sertifikat uji kompetensi. (***)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here