Masih Ada Jual Beli Jabatan di Kementerian/Lembaga dan Daerah?

Mafia Jual Beli Jabatan
Peneliti KOPEL Syamsuddin Alimsyah

Nunukan (BERANDATIMUR) – Video Ustadz Demokrasi mengungkap masih ada kasus jual beli jabatan strategis di kementerian/lembaga bahkan hingga daerah.

Dalam video itu, Syamsuddin Alimsyah pada Sabtu, 17 April 2021 menyoroti kasus ini yang sering terjadi dari tahun ke tahun. Meskipun beberapa pelaku telah dipenjarakan misalnya kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan mantan Ketum DPP PPP.

Kasus lain adalah penangkapan Bupati Kudus, mantan Kemenag di Sumut dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dia menilai prilaku atau tindakan ini sangat memiriskan ditengah-tengah reformasi birokrasi yang sering didengung-dengungkan masih ada tindakan semacam ini.

Syamsuddin berpandangan jual beli jabatan di Kementerian dan Lembaga ini dalam bentuk sayembara untuk posisi eselon I, II dan pejabat di daerah sangat mencoreng pemerintahan Jokowi.

Peneliti KOPEL ini menambahkan baru-baru ini diungkap oleh salah satu media bahwa salah satu kementerian/lembaga menawarkan enam jabatan strategis dalam bentuk sayembara.

“Ini tidak main-main ada kementerian/lembaga yang menawarkan enam jabatan strategis dalam bentuk sayembara,” ujar Syamsuddin dalam video channel Ustadz Demokrasi miliknya.

Pemberitaan salah satu media ini disebutkan bagi pemenang lelang jabatan eselon I dibebankan biaya Rp1 miliar hingga Rp3 miliar. Sedangkan jabatan eselon II senilai Rp500 juta sampai Rp1 miliar.

Sementara tindakan semacam ini berbanding terbalik dengan besaran anggaran reformasi birokrasi yang cukup besar setiap tahunnya.

Padahal Presiden Jokowi sangat serius membenahi masalah reformasi birokrasi di pemerintahan dengan menggelontorkan anggaran dengan tren yang meningkat terus setiap tahun.

Menurut Syamsuddin, anggaran reformasi birokrasi pada 2018 sebesar Rp186,4 triliun, pada 2019 naik menjadi Rp248,9 triliun.

Kemudian pada 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp261 triliun. Namun, kata dia, praktek-praktek suap atau jual beli jabatan masih berlangsung.

Memperhatikan dari kasus jual beli jabatan ini, Syamsuddin menyatakan ada hal-hal yang perlu dibenahi secara serius.

Sebab rata-rata yang terlibat atau eksekutor pada setiap kasus seperti ini bukan jajaran ASN tetapi staf ahli.

Kasus sama yang menjadi sorotan saat ini adalah adanya dugaan jual beli jabatan strategis eselon I dan II di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilakukan oleh staf khusus.

Padahal jika merunut dari tugas pokok staf khusus adalah orang yang membantu pejabat dalam kelancaran tugas-tugas sehari-hari. Hanya saja kelemahan dari keberadaan staf khusus ini tidak melalui rekruitmen secara formal.

Syamsuddin melihat bahwa staf khusus ini rata-rata orang yang pernah terlibat sebagai tim sukses atau orang dekat dan berjasa dari pejabat bersangkutan.

“Kita ketahui bahwa pejabat menteri kebanyakan orang-orang politik sehingga punya kelompok atau tim sukses atau punya orang-orang dekat yang pernah membantunya,” ujar putera asal Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba yang berdomisili di Bogor, Jabar.

“Memang rekruitmen staf khusus ini tidak melalui seleksi seperti ASN tetapi lebih pada kepentingan (interes) politik semata,” beber dia.

Solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir tindakan jual beli jabatan ini adalah selain penindakan hukum yang tegas, juga mekanisme perekrutannya melalui seleksi atau tidak diberikan kewenangan kepada pejabat politik bersangkutan.

Jika mekanisme ini selalu dijalankan maka interes politik tidak bisa dihindari sehingga staf khusus ini dapat menjadi “perusak” sistim pemerintahan dalam lembaganya. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here