Dukungan Mahasiswa Kaltara Atas Pemindahan Ibukota Negara

0
85

Oleh : Asriadi, Badko HMI Kaltim-Kaltara 

Presiden Joko Widodo yang merancang pemidahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan kembali di “roasting” oleh sejumlah pemegang kebijakan. Kalangan mahasiswa dan pemuda di pulau terbesar itu mengajak sejumlah kalangan untuk membuka ruang diskusi publik.

Hal ini tentu menjadi isu yang cukup menarik untuk dijadikan bahan obrolan bagi semua kalangan baik itu kalangan akademisi, praktisi, tokoh masyarakat dan tentunya bagi kalangan milenial di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Gencarnya hasrat pemindahan Ibukota Negara seolah tak terbendung, hal ini dibuktikan dengan sejumlah agenda penting pembahasan saat ini. Meskipun wacana ini sudah lama tetapi sampai sekarang belum terealisasi dan bahkan baru dibicarakan lagi.

Kita semua sepakat bahwa wacana pemindahan ibukota negara sebagai pusat pemerintahan dari Tanah Betawi ke Tanah Borneo bukan hal yang tabuh.

Terhitung sejak dua tahun lalu kepemimpinan “Pengusaha Meubel” orang nomor satu di republik ini wacana pemindahan ibukota negara kembali diungkap. Tentunya wacana tersebut disambut oleh semua kalangan dengan argumentasi yang pro kontra dan perspektif yang bervariasi.

Wacana pemindahan pusat pemerintahan ini sebenarnya cukup jadul. Sejarah mencatat sejak era pemerintahan Hindia Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels (1762-1818) pemindahan ibukota Indonesia kala itu pernah dipindahkan dari Batavia (sekarang Jakarta) ke beberapa daerah.

Tentunya pemindahan Ibu Kota Negara di bawah kepemimpinan si “Tangan Besi” itu tidak terlepas dari berbagai faktor  dan alasan seperti:

Pertama, alasan kesehatan karena di Batavia banyak sumber penyakit.

Kedua, pertahanan karena di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan. Namun rencana itu gagal di tengah jalan (Sejarawan Universitas Indonesia Achmad Sunjyadi)

Sementara di era kepemimpinan Presiden Soekarno juga tidak terlepas dari upaya pemindahan pusat pemerintahan dari tanah Jakarta. Pada tahun 1950 tanah Borneo menjadi target utama yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjadi opsi yang di anggap layak sebagaimana yang tertuang dalam master plan yang di rancang Presiden pertama Indonesia tersebut.

Palangkaraya di gadang-gadang menjadi Ibukota sejak si Kusno nama kecil Presiden Soekarno itu berkunjung ke Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam agenda meresmikan Kota Palangkaraya pada tahun 1957, yang di tandai dengan peletakan tiang pertama pembangunan dan peresmian monumen/tugu Ibukota Palangkaraya.

Beberapa uraian sejarah di atas menunjukkan jika potensi pemindahan Ibukota di Tanah Borneo cukup beralasan jika mengacu kepada master plan Presiden Soekarno. Disertai dengan beberapa pekan terakhir, Presiden Joko Widodo berserta kabinetnya gencar melakukan kunjungan di beberapa daerah di wilayah Kalimantan.

Dua daerah yang masuk bursa calon Ibukota Negara yakni Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Wacana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan juga merupakan angin segar bagi provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hembusan angin ini disambut baik oleh kalangan pemuda dan mahasiswa khususnya organisasi kemasyarakatan dari Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kaltim-Kaltara.

Tentunya melihat letak goegrafis dan secara administasi, Provinsi Kaltim berbatasan langsung dengan provinsi termuda ini dipastikan memberikan keuntungan secara lansung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, Kaltara mampu mengambil peran tersendiri dengan masuknya Kaltim sebagai bursa calon Ibukota negara dan pusat pemerintahan.

Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie bahwa ketika Kaltim menjadi ibukota negara, provinsi termuda di Indonesia ini kelak akan mengambil peran sebagai hinterland dari ibukota negara.

Fungsinya, sebagai pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok, energi serta tempat produksi komoditi ekspor. Tidak hanya itu, kepada dukungan kepada Pemprov Kaltara, dalam menyongsong pemindahan Ibukota Negara ke tanah suku Dayak tentunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu di persiapkan.

Jika wacana ini berhasil di realisasikan maka pemuda Anak Kampung Sini (Akamsi) tidak tersingkirkan dan tergerus akibat persaingan. Saya sebagai Aktivis HMI Badko Kalimantan Timur dan Utara turut mendukung langkah Presiden Jokowi untuk memilih Kalimantan sebagai Ibukota negara yang baru.

Alasannya, secara tidak langsung akan berdampak positif bagi beberapa wilayah di sekitar Kalimantan seperti Sulawesi dan daerah lainnya. Mulai dari dampak ekonomi, jalur perdangangan dan beberapa kebijakan pembangunan infrastruktur.

Saatnya kita merespon dengan baik dan mengajak masyarakat maupun stakeholder di wilayah Kaltim-Kaltara untuk mendukung langkah pemerintah pusat agar pemindahan Ibukota ini bukan hanya sekedar wacana tetapi di realisasikan dengan cepat.

Penulis: Ketua Bidang Agraria dan Kemaritiman Badko HMI Kaltim-Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here