Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Mahasiswa dan masyarakat yang mendatangi Kantor PT PLN Nunukan Kalimantan Utara sekira pukul 10.40 wita langsung menggelar orasi dengan mengusung empat tuntutan.

Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Perbatasan (Ampera) dan masyarakat ini dijaga ketat aparat kepolisian dan petugas Satpol PP.

Saat pengunjuk rasa tiba di depan pintu masuk Kantor PLN Nunukan, tampak dua lapis aparat kepolisian membuat pagar betis dengan menempatkan polisi wanita (polwan) berada di barisan depan.

Menggunakan kendaraan roda empat pick up warna hitam, unjuk rasa yang dimotori Ampera ini mengusung empat tuntutan yakni meminta manager PT PLN Area Berau segera menormalisasi krisis listrik di Kabupaten Nunukan.

Kemudian, meminta PT PLN UPL Nunukan transparansi data terkait krisis listrik di daerah itu, mendesak adanya konvensasi atas kerugian yang dialami masyarakat dan meminta transparansi kinerja pemda dan DPRD terkait krisis listrik di daerah itu.

Unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat di Kantor PLN Nunukan
Aparat kepolisian berbaris di depan pintu masuk Kantor PLN Nunukan pada saat unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat terkait pemadaman listrik, Selasa (8/10)

Tak pelak juga mahasiswa dan masyarakat yang berunjuk rasa meminta Kepala UPL PLN Nunukan yang baru segera menemuinya. Untuk memberikan penjelasan terkait tuntutannya.

Tak lama Kepala UPL PLN Nunukan, Rachmad Adi Widodo keluar menemuinya dengan dikawal langsung oleh Wakapolres Nunukan, Kompol Imam Muhadi.

Di hadapan pengunjuk rasa, Rachmad meminta perwakilan mahasiswa dan masyarakat untuk berdialog dalam kantornya.

Akhirnya lima perwakilan mahasiswa dan dua dari masyarakat menerima permintaan tersebut. Maka dialog pun berlangsung selama satu jam.

Selama dialog tersebut, mahasiswa dan masyarakat tetap mempertegas tuntutannya sehingga PT PLN UPL Nunukan memberikan jawabannya.

Rachmat menyatakan, pemberian konvensasi tidak serta merta diberikan kepada pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik.

Tetapi ketentuannya telah diatur dalam peraturan Menteri ESDM. “Masalah pemberian konvensasi sudah pakem diatur dalam Permen ESDM. Jadi tidak semua kerugian pelanggan diberikan ganti rugi,” ucap Rachmad.

Ia juga menjawab tuntutan lain dari mahasiswa dan masyarakat yang meminta penjelasan soal tiga mesin yang didatangkan dari Batu Sopang Balikpapan.

“Kenapa bukan mesin baru sekalian yang didatangkan supaya tidak selalu rusak-rusak lagi. Takutnya mesin tersebut baru beroperasi tiba-tiba rusak lagi. Pasti dilakukan pemadaman listrik lagi,” kata seorang pengunjul rasa di GMKI Nunukan.

Dialog PT PLN dengan pengunjuk rasa di Kantor PLN Nunukan
Kepala UPL Nunukan, Rachmad Adi Widodo (baju putih kanan) berdialog dengan perwakilan mahasiswa dan masyarakat sekaitan dengan pemadaman listrik di daerah itu, Selasa (8/10)

Rachmad pun mengatakan, ketiga mesin yang didatangkan dari Batu Sopang itu memang telau pernah beroperasi. Tetapi dijamin masih layal dioperasikan.

Kenapa bukan mesin baru? Ia menegaskan, jika mesin baru maka perlu dilakukan pelelangan lagi di PT PLN pusat. Tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Jadi, ketiga mesin yang didatangkan untuk Pulau Sebatik ini sebagai antisipasi jangka pendek saja agar pemadaman listrik tidak berkepanjangan.

Rachmad mengaku mendapatkan informasi ketiga mesin pembangkit itu saat ini telah dekat dari perairan Pulau Sebatik.

“Semoga satu dua hari ini sudah sampai di Pulai Sebatik dan langasung dipasang dioperasikan. Pemasangan ketiga mesin pembangkit ini akan dipasang satu per satu,” ucap dia. (***)

Catatan: Pemadaman listrik di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara telah berlangsung lama sepanjang 2019. Tentunya membuat masyarakat di wilayah perbatasan RI-Malaysia gerah karena belum ada jaminan perbaikan dari PT PLN.

Akibatnya, jalan satu-satu mendesak PT PLN Area Berau yang membawahi Nunukan agar memberikan konvensasi atas kerugian yang dialami masyarakat setempat.

Sebab alat-alat rumah tangga mengalami kerusakan selama pemadaman listrik yang berkepanjangan.

Namun PT PLN UPL Nunukan tidak bersedia memberikan konvensasi tersebut karena regulasinya tidak ada. Dalam Peraturan Menteri ESDM sendiri hanya mengatur pemberian konvensasi kepada pelanggan yang mengalami pemadaman lebih dari 10 jam.

Mengenai tuntutan mahasiswa dan masyarakat soal jaminan tidak ada pemadaman listrik lagi, pihak PT PLN Nunukan tidak bersedia memberikan jaminan seperti itu.

Menurutnya, pemadaman listrik tidak hanya dilakukan karena kerusakan mesin pembangkit tetapi juga faktor alam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here