Pembahasan KUA PPAS APBD 2021
Legislator Partai Hanura DPRD Nunukan, Ahmad Triadi

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Pembahasan rencana kerja Pemerintah Daerah melalui Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2021 di DPRD Nunukan memasuki tahap selanjutnya.

Secara umum, anggota DPRD Nunukan menekankan, APBD 2021 fokus pada pembayaran utang yang tersisa sejak kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Nunukan sebelumnya.

Menanggapi keinginan seluruh anggota DPRD Nunukan, Ahmad Triadi berpendapat sangat setuju dengan permintaan rekan-rekannya agar Pemda setempat fokus membayar utang daerah.

Hal ini berkaitan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat yang belum dibayar dari sejumlah proyek yang telah dirampung sejak beberapa tahun sebelumnya.

Sebelumnya, total utang Pemkab Nunukan mencapai Rp77 miliar yang tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Tetapi, ada pembayaran melalui APBD 2020 sebesar Rp8 miliar sehingga sisanya berkisar Rp68 miliar lagi.

Sehubungan dengan besarnya nominal utang tersebut maka wajar jika DPRD Nunukan memberikan perhatian khusus agar dibayar melalui APBD 2021. Alasannya, menjadi kewajiban Pemkab Nunukan untuk melakukan pembayaran.

Adi sapaan legislator Partai Hanura ketika diwawancarai beberapa waktu lalu meminta, saran dan keinginan DPRD Nunukan ini benar-benar menjadi perhatian bersama. Mengingat jumlahnya lumayan besar, meskipun diakui memang membebani batang tubuh APBD 2021.

Namun, langkah dan sikap yang ditunjukkan anggota DPRD Nunukan tersebut sangat wajar dan tepat. Persoalannya, sebagian utang yang belum terbayar ini sejak periode kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati periode 2011-2016.

Ia menegaskan, tim anggaran DPRD Nunukan memang telah meminta kepada tim anggaran dari pemda agar pembayaran utang menjadi skala prioritas. “Itu sudah menjadi komitmen yang harus disepakati bersama agar pemda melunasi utang-utang yang tersisa,” pinta dia.

Kenapa menyarankan dibayar pada APBD 2021 karena sangat tidak mungkin dibebankan kepada APBD perubahan 2020. “Sangat tidak memungkinkan utang-utang itu bisa dibayar melalui APBD perubahan 2020 dengan kondisi perekonomian daerah akibat COVID-19,” kata Adi.

Kader Partai Hanura ini menyatakan, pada APBDP 2020 ini kayaknya masih fokus pada bidang pendidikan, kesehatan utamanya gaji pegawai dan biaya tak terduga (BTT) karena kas daerah itu tidak bisa kosong. Anggaran BTT ini diperuntukkan jika sewaktu-waktu ada musibah atau bencana.

Bahkan saat ini, semakin bertambah hingga jumlahnya mencapai Rp77 miliar akibat banyaknya pekerjaan proyek yang telah dirampungkan belum dibayar 100 persen.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nunukan, Muh Sufyang membenarkan, utang di OPD yang dipimpinnya mencapai Rp65 miliar mulai dari pekerjaan proyek skala besar hingga dana pemeliharaan.

Hanya saja, besarnya utang tersebut mulai sejak kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Nunukan sebelumnya yang belum mampu dibayar secara keseluruhan. “Masih ada utang pemerintahan sebelumnya yang belum bisa dibayar semua. Ditambah lagi utang-utang baru akibat minimnya anggaran. Kita mau apa lagi karena memang anggaran tidak mencukupi,” beber Sufyang. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here