Sidang Mediasi Soal Pertambangan
Suasana sidang mediasi antara LALINGKA dengan Pemprov Kaltara di Kantor Komisi Informasi Kaltara, Kamis (12/9)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) 
Lembaga Advokasi Lingkungan Kalimantan Utara (LALINGKA) tempuh sikap walk out (WO) atau tinggalkan ruang sidang yang digelar Komisi Informasi (KI) pada Kamis (12/9).

Sidang mulai pukul 09.00 wita dan ditutup pukul 16.00 wita dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kaltara yang terkait.

Sikap WO aktivis lingkungan ini karena menganggap Pemprov Kaltara selaku termohon tidak transparan atau tidak mampu memperlihatkan seluruh dokumen soal pertambangan yang menjadi obyek persidangan.

Ketua LALINGKA Kaltara, Theodorus GEB selaku pemohon melalui siaran tertulisnya mengaku, agenda mediasi yang dilakukan KI Kaltara tidak menyentuh obyek permasalahan.

Sebab Pemprov Kaltara tidak memberikan dokumen sesuai yang diharapkan Lalingka. Kuasa termohon adalah Pemprov Kaltara melalui Kuasa Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sebut Theo pada Jumat, 13 September 2019.

Sekretaris Kominfo Kaltara selaku penerima kuasa dari termohon tidak memperlihatkan seluruh dokumen yang diminta oleh pemohon yakni Lalingka.

Dokumen yang tidak diperlihatkan adalah rencana reklamasi dan rencana pasca tambang dan bukti setor jaminan reklamasi serta jaminan pasca tambang.

Theodorus menyatakan, Lalingka memohon 18 dokumen informasi diantaranya SK Izin Usaha Pertambangan (IUP), AMDAL, Perda RTRW Kaltara, rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, Izin pinjam pakai kawasan hutan, bukti setor jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dan dokumen lainnya yang terkait.

“Namun tidak semua mampu diperlihatkan dalam sidang mediasi,” ujar Ketua Lalingka.

Sehubungan dengan sikap tidak transparan yang ditunjukkan oleh termohon maka Lalingka mengambil langkah meninggalkan persidangan tersebut.

Theodorus menyebutkan, dokumen yang diminta adalah wajib diketahui publik secara terbuka.

“Biar dalam sidang ajudikasi nanti terungkap apakah dokumen yang kami mohonkan terbuka atau tidak bagi publik dan bisa diakses oleh siapapun,” ungkap Theo.

Seharusnya Pemprov Kaltara memperlihatkan seluruh dokumen pertambangan yang menjadi obyek persidangan ssbagaimana yang diminta sebelumnya.

Tujuannya adalah agar pengelolaan dan seluruh dokumen menyangkut izin pertambangan di Provinsi Kaltara benar-benar diketahui publik.

Theo menjelaskan, masyarakat atau publik wajib mengetahui segala bentuk perizinan pertambangan selaku obyek yang dirugikan apabila eksplorasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, LALINGKA tetap berkomitmen agar Pemprov Kaltara sudi memperlihatkan dokumen jika benar itu telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hadir pada persidangan mediasi tersebut adalah Dinas ESDM, Bappeda, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Utara sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here