Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP Pilkada Nunukan
Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP Pilkada serentak 2020 di KPU Nunukan, Kamis (15/10)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) berlangsung aman dan lancar, namun ada pernyataan dari salah satu kubu pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Nunukan yang mencurigai terjadi “eksodus” pemilih di wilayah 3 karena jauh berbeda dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pilpres dan pileg 2019.

Kecurigaan tersebut dilontarkan, Husnudin, Liosion Officer (LO) kubu paslon Bupati-Wakil Bupati Nunukan “Damai” yang mempertanyakan, perbedaan yang cukup signifikan antara DPT pilpres/pileg dengan pilkada serentak 2020 ini. Ia mengkhawatirkan, terjadi eksodus pemilih antara kedua hajatan pemilu yang tidak jauh berselang tersebut.

Bahkan dia juga mencurigai, tingginya partisipasi pemilih di wilayah 3 setiap pemilu hingga ada TPS yang mencapai 100 persen pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya. Sehubungan dengan hal ini, Husnudin meminta kepada KPU Nunukan dan jajarannya agar benar-benar bekerja secara baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan pun tidak luput dari kecurigaan kubu “Damai” yang menduga masih ada potensi terjadinya data pemilih ganda pada pilkada serentak 2020 ini.

Namun kecurigaan kubu “Damai” ini dibantah oleh Ketua KPU Nunukan, Rahman yang menyatakan bahwa partisipasi pemilih di wilayah 3 yang mencapai 100 persen itu tidak benar. Contohnya, di Kecamatan Sebuku dan Seimengaris partisipasi pemilih kurang dari 60 persen.

“Jadi tidak benar itu kalau partisipasi pemilih di wilayah tiga cukup sugnifikan contohnya di Sebuku dan Seimenggaris kurang dari 60 persen,” terang Rahman. Ia pun mengutarakan, seluruh jajarannya hingga tingkat PPDP telah bekerja dengan baik dan profesional sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.

Kemudian Sekretaris Disdukcapil Nunukan yang hadir, Mesak Adriyanto membantah pula pernyataan kubu “Damai”. Ia menjelaskan, terlepas dari masih adanya kelemahan pada sistim yang diterapkan sekarang tetapi Disdukcapil Nunukan terus berupaya maksimal meminimalisir terjadinya data kependudukan ganda yang menggunakan e-KTP.

Menurut dia, pendataan kependudukan saat ini benar-benar sesuai dengan prinsip “by name by adress” yakni satu penduduk satu data kependudukan. Bahkan, kata dia, apabila ada data kependudukan yang ganda misalnya nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor KK yang terdeteksi digunakan oleh dua orang yang berbeda maka langsung dikonsultasikan.

“Pendataan kependudukan menggunakan e-KTP ini sudah sulit ditemukan data kependudukan ganda. Memang namanya sistim tetap ada kelemahan tetapi Disdukcapil Nunukan berusaha mengantisipasi hal tersebut,” sebut Mesak Adriyanto. (adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here