Jakarta (BERANDATIMUR.COM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mewacanakan menerapkan rekapitulasi suara pilkada 2020 dengan menggunakan sistim elektronik.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut, pihaknya masih terus mematangkan rencana rekapitulasi suara elektronik (e-rekapituasi) untuk Pilkada 2020.

“Kita masih akan masih berdiskusi panjang, apakah (e-rekap) ini diterapkan di seluruh wilayah, apakah hanya di beberapa daerah tertentu,” kata Pramono dalam sebuah diskusi di kantor Kode Inisiatif, Jakarta Pusat, pekan lalu.

Pramono mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan sejumlah hal untuk merealisasikan wacana ini.

Dikutip dari TEMPO.CO, KPU juga akan melakukan sejumlah uji coba untuk dapat merumuskan sistem, prosedur, dan sumber daya manusia terbaik dalam rencana e-rekap tersebut.

“Kita belum memutuskan pilot project daerah, belum kita putuskan, karena itu kan keputusan pleno,” ujar Pramono.

Kemudian, KPU masih terus melanjutkan wacana ini dengan merumuskan landasan hukum dan mendorong kesiapan publik.

“Yang pasti ketika rumusan (e-rekap) itu sudah dituangkan di draf PKPU (Peraturan KPU), pasti akan melalui uji publik formal dengan masyarakat sipil dan parpol, dan harus dikonsultasikan dengan pemerintah,” kata dia.

Wacana ini tentunya akan meniadakan rekapitulasi manual secara berjenjang seperti pemilu-pemilu sebelumnya.

Tahapan Pilkada akan dimulai pada September 2019. Rencananya pemungutan suara Pilkada digelar 23 September 2020 pada 270 wilayah di Indonesia.

KPU RI Minta Saran KPU Filipina

Mengenai rencana tersebut, KPU RI harus memperhatikan beberapa hal sebelum menerapkan e-voting maupun e-rekapitulasi yang dimaksud.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner KPU Filipina Luie Tito F Guia dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penerapan e-rekapitulasi di negara lain, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Oktober 2019.

“Poin pentingnya adalah identifikasi masalahnya. Kalau ada masalah, cari solusinya yang tepat,” kata Luie.

Tidak hanya itu, Luie juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi harus dipertimbangkan mengingat dengan sistem elektronik, teknologi hanya menjadi alat untuk mencapai demokrasi dalam pemilu.

“Harus mempelajari konteks sosial, ekonomi, dan budaya juga. Tidak kalah penting adalah mempertimbangkan kapabilitas biro manajemennya, serta kerangka hukum yang jelas,” kata dia.

Ia mengatakan, untuk bisa melaksanakan hal tersebut, tes secara terus menerus juga harus dilakukan.

Kemudian, evaluasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat menentukan baik atau tidaknya teknologi tersebut digunakan.

“Termasuk bagaimana membangun kepercayaan kepada masyarakat secara terus menerus,” ucap dia.

Filipina sendiri sudah menerapkan sistem elektronik untuk pelaksanaan pemilunya.

Dalam melakukan pemungutan suara, Filipina menggunakan vote counting machine (VCM).

Para pemilih akan meng-scan surat suara yang sudah berisi pilihan pemilih melalui optical scanner.

Hasil scan tersebut diubah menjadi gambar digital yang tersimpan dalam SD card.

Selama pemilihan berlangsung, VCM itu masih berdiri sendiri dan baru akan dikoneksikan ke internet untuk hasilnya dihitung setelah pemungutan suara ditutup.

KPU RI sendiri berencana menerapkan e-rekapitulasi untuk menghitung hasil pemungutan suara berdasarkan sistem elektronik, dimulai dari Pemilu 2020 mendatang. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here