Pemutakhiran Data Pemilih
Proses pencoklitan data pemilih pilkada 2020 di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan beberapa waktu lalu

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara mengakui, akurasi data kependudukan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 jauh lebih baik sehingga pengurangan jumlah pemilih pada saat pemutakhiran tidak terlalu signifikan.

Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami di Tanjung Selor, Selasa, 15 September 2020 membenarkan hal ini dimana data pemilih yang ganda jarang ditemukan. Sehubungan dengan pemberlakuan satu dokumen satu warga negara mengurangi kecenderungan memainkan data kependudukan pada pemilu seperti pilkada serentak 2020 ini.

“Pemberlakuan satu dokumen satu warga negara ini memperkecil peluang pihak tertentu untuk bermain-main dengan data kependudukan,” ungkap dia. Ia tegaskan, data yang dimutakhir untuk pilgub Kaltara ini berdasarkan daftar potensi pemilih pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Setelah DP4 ini diterima oleh KPU Kaltara, disinkronisasi atau diharmonisasi dengan daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu terakhir yakni pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan legislatif 2019. Jadilah A1.KWK yang dimutakhirkan di lapangan berbasis TPS.

Mengenai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) sendiri, Suryanata menyatakan, telah dikoordinasikan oleh KPU kabupaten/kota yakni Tarakan dan Nunukan.

Ia menambahkan, sebelum dimulainya pemutakhiran data pemilih pilkada serentak 2020 ini telah dilakukan rakor bersama antara KPU Kaltara, KPU Tarakan, KPU Nunukan, Imigrasi, BP2MI dan kedua lapas tersebut. Rakor ini dimaksdukan untuk mendapatkan masukan dimana banyak warga binaan yang tidak memiliki identitas kependudukan yang jelas.

“Memang banyak warga binaan di lapas yang tidak memiliki identitas kependudukan. Setidak-tidaknya kalau punya identitas kependudukan kita bisa koordinasikan dengan Disdukcapil. Tapi memang tidak ada sehingga sulit didata menjadi pemilih,” kata Suryanata.

Bahkan, kata dia, sesuai laporan dari pihak lapas bahwa ternyata banyak warga binaannya tidak tercatat sebagai penduduk Kaltara. Sementara pemilih pilkada serentak 2020 di Kaltara harus benar-benar tercatat sebagai penduduk pada lima kabupaten/kota.

Pada saat dilakukan pemutakhiran, ada warga binaan mengaku penduduk Kaltara maka langsung dikoordinasikan dengan Disdukcapil setempat untuk memastikan berhak menjadi pemilih pada pilkada serentak 2020 di daerah itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here