Komnas HAM Memandang, Kasus Penodaan Agama Menimbulkan Persoalan Antara Mayoritas dan Minoritas

Jakarta (BERANDATIMUR.COM)Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan kasus penodaan agama kerap menimbulkan persoalan besar yang tidak jelas batasannya.

Menurut dia, definisi penodaan agama cenderung memuat unsur diskriminatif terhadap minoritas.

Sebagai contoh yang pernah terjadi di negeri ini dan menjadi perhatian nasional bahkan internasional, adalah kasus penodaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

“Kasus Ahok itu luar biasa. Sampai hari ini tidak selesai-selesai. Di internasional orang masih bertanya-tanya bagaimana kasus Ahok itu,” kata Taufan dikutip dari Kompas.com pada Sabtu, 22 Agustus 2020.

“Seolah-olah kita begitu kelamnya hanya gara-gara kasus itu,” tambah dia.

Taufan mengatakan, regulasi terkait persoalan agama semestinya diatur dalam Pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun kenyataannya, polisi sering mengenakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memproses hukum laporan mengenai penodaan agama.

Selain itu, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian juga dijadikan acuan penegak hukum memproses persoalan yang berkaitan dengan agama.

“Jadi, kadang-kadang enggak jelas batasannya. Untuk kasus tertentu dianggap sebagai penodaan agama, untuk kasus lain tidak,” ujar Taufan.

“Ada unsur diskriminasi juga, terutama antara mayoritas dan minoritas,” imbuh Komisoner Komnas HAM ini.

Taufan menyebut, jika kasus penodaan agama terjadi di Jawa dan Sumatera dan itu dilakukan oleh mayoritas, maka yang bersangkutan akan selamat dari sebuah delik.

Namun berbeda jika yang melakukan adalah minoritas, kata Taufan, dia akan terkena delik penodaan agama.

Sebaliknya, di NTT kalau penodaan agama dilakukan oleh mayoritas, dia akan mengalami nasib yang sama seperti minoritas di Jawa dan Sumatera.

Oleh karena itu, Komnas HAM menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap semua regulasi.

Terutama yang berpotensi mengganggu hubungan sosial dan kemerdekaan individu agar tercipta suasana demokrasi.

“Kita tidak mampu merumuskan apa sebenarnya problem kita. Kita punya berbagai regulasi yang sebetulnya banyak menimbulkan masalah,” kata Taufan.

“Kalau dibiarkan terus, distrust sosial semakin tinggi,” beber dia.

Menurut Taufan, terkadang para ahli atau penegak hukum tidak menyadari, apa yang disebut sebagai bangsa mengalami kelunturan dalam hubungan-hubungan akrab dengan sesama anak bangsa. (*)

Editor: M Rusman

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here