Pilkada Serentak 2020
Petugas KPPS menghitung suara pada Pilkada Bupati-Wakil Bupati Nunukan dan Pilgub Kaltara 2020

Jakarta (BERANDATIMUR.COM) – Komisi II DPR RI mendorong pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak akan digelar bersamaan dengan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) pada 2024.

“Dalam draf undang-undang (revisi UU Pemilu) yang sekarang kita memilih opsi yang pertama, yaitu dengan melaksanakan pilkada serentak nasional di 2027 dan konsekuensinya pilkada serentak sebelum itu, di 2022 dan 2023 tetap digelar,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam diskusi virtual bertajuk ‘Revisi UU Pemilu dan Pilkada 2022’, Minggu, 24 Januari 2021.

Dikutip dari Medcom, kerangka hukum ketentuan ini akan diatur melalui revisi UU Pemilu yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Komisi III menginginkan pilkada serentak digelar pada 2027.

Penyelenggaraan pilkada serentak dengan pileg dan pilpres pada 2024 sebenarnya tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Namun, Doli menilai energi semua pihak akan terkuras jika penyelenggaraan ketiga pemilu itu dilaksanakan bersamaan.

“Memberikan dampak banyaknya penyelenggara yang sekian ratus, jadi korban. Tapi juga buat partai politik ini pekerjaan yang maha dahsyat,” ucap Doli.

Politikus Partai Golkar ini berpandangan, revisi UU Pemilu sebagai bentuk evaluasi dan penataan ulang jadwal pemilu. Revisi itu akan menggabungkan dua aturan pemilu sebelumnya, yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Idealnya, penyelenggaraan pilkada dilaksanakan antara pileg dan pilpres. Dalam situasi ini, jadwal penyelenggaraan pilkada mesti dinormalkan menjadi siklus lima tahun.

“Pada pemilu nasional itu yang paling dekat itu adalah 2024, dan kemudian 2029, maka yang paling mungkin pemilu daerah (pada) 2027,” ujar Doli.(***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here