Doc. Logo KPU

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengubah peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada. Dalam draf PKPU baru ini dicantumkan kepala daerah yang ikut kampanye tidak perlu cuti tetapi hanya izin saja.

Semula, pasal 63 PKPU 4 Tahun 2017 disebutkan, kepala daerah seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, anggota DPR/DPD/DPRD, pejabat negara lain, atau pejabat daerah dapat mengikuti kegiatan kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye di luar tanggungan negara.

Namun dalam draf PKPU baru ini menjadi, kepala daerah yang akan mengikuti kampanye pasangan calon kepala daerah lainnya hanya perlu mengajukan izin kampanye. Adapun alasan pengubahan tersebut karena menyesuaikan ketentuan Pasal 70 ayat 2 UU 10 Tahun 2016.

“Betul. Uraiannya ada pada rancangan Pasal 63,” kata Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dikutip dari Detiknews.com, Minggu, 13 September 2020.

Pasal 63 PKPU Nomor 4/2017 berbunyi:

(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin Kampanye di luar tanggungan Negara.
(2) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye.
Usulan KPU untuk mengubah pasal ini telah disampaikan dalam uji publik rancangan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 kemarin. Landasan perubahan pasal 63 ini adalah pasal 70 ayat 2 UU 10 tahun 2016 yang mengatur tentang kampanye pasangan calon pilkada dilarang melibatkan pejabat BUMN, BUMD, ASN, anggota kepolisian, anggota TNI hingga kepala desa.
Sementara, itu kepala daerah dapat ikut dalam kampanye dengan hanya mengajukan izin kampanye sesuai ketentuan undang-undang.

KPU menegaskan kepala daerah petahana yang mencalonkan kembali di pilkada daerahnya wajib mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan pasal 64 PKPU 4 Tahun 2017. Tetapi dalam rancangan perubahannya, KPU menambahkan frasa ‘yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti kampanye’.

Ini bunyi draf perubahan pasal 64 PKPU 4/2017:
(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan negara selama masa Kampanye.
(2) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
Raka menambahkan, KPU sangat terbuka dari masukan masyarakat mengenai perubahan PKPU tersebut. KPU berharap draft tersebut juga segera disahkan agar dapat menjadi pedoman kampanye pilkada di masa pandemi COVID-19. (***)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here