Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020
Direktur Jenderal Otonomi Daetah Kemdagri, Akmal Malik

Jakarta (BERANDATIMUR) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan dilakukan secara serentak dan bertahap.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan, pelantikan serentak tahap awal akan dilaksanakan 26 Februari 2021. Kepala daerah yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) jumlahnya 122 daerah.

Pelantikan bagi daerah yang sengketa pilkadanya ditolak oleh MK, juga dilakukan pada saat yang sama, jelas Akmal dikutip dari jpnn pada Kamis, 18 Februari 2021.

“Nanti yang dilantik pada Februari itu 122 (kepala daerah) yang tidak ada sengketa, ditambah daerah yang sudah diketahui ditolak sengketanya oleh MK. Kami memperkirakan kurang lebih 50. Totalnya ada 170-an daerah yang kepala daerahnya nanti akan dilantik akhir Februari ini,” ujar Akmal dalam keterangannya, Rabu, 17 Febaruari 2021.

Akmal mengatakan, pelantikan selanjutnya akan dilakukan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditambah dengan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Maret dan April 2021.

“Untuk yang sengketanya berlanjut di MK, yang nanti akan diputuskan pada 24 Maret, ditambah 13 daerah yang habis di bulan Maret, ditambah dengan 17 (daerah) yang habis di bulan April, akan dilantik di akhir April,” kata dia.

Sementara itu, daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Mei dan Juni, akan dilantik pada tahap berikutnya. Masa jabatan yang berakhir pada Mei 2021 sebanyak 11 daerah dan 17 daerah berakhir pada Juni.

“Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada Mei dan Juni direncanakan dilantik pada akhir Juni, atau 1 Juli,” jelas Akmal.

Akmal meminta kepala daerah dan penyelenggara pemilu mempercepat proses penetapan hasil pilkada 2020, agar pelantikan serentak dapat dilakukan sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Kemudian juga untuk memastikan tata kelola pemerintahan di masa pandemi tetap berjalan.“Kami mengimbau kepada gubernur, KPUD, juga DPRD untuk segera mempercepat proses di masing-masing tahapan,” harap Akmal. (*)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here