Jika tak Patuh, Pemerintah Ancam tak Perpanjang Izin FPI

0
65

Jakarta (BERANDATIMUR.COM) – Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo “mengancam” tak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (Ormas) apabila tak patuh pada fasafah negara yakni Pancasila.

Hal ini diungkap pada saat wawancara dengan Associated Press (AP), Jumat, 26 Juli 2019 yang dipublikasikan pada Sabtu 27 Juli 2019.

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 dengan masa berlaku sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.

“Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara,” kata Jokowi sebagaimana dilansir dari situs resmi AP, Minggu 28 Juli 2019.

Jokowi menegaskan, pada dasarnya pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.

“Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan berkompromi,” kata Presiden Indonesia yang ditetapkan kembali untuk menjabat periode kedua.

Dalam wawancara tersebut Jokowi ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat.

Hal ini merupakan salah satu yang akan dipertimbangkannya dalam kepemimpinan periode keduanya lima tahun mendatang.

“Dalam lima tahun ke depan saya tidak memiliki beban politik sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah. Hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin, saya akan membuat banyak keputusan tentang itu dalam lima tahun ke depan,” kata Jokowi.

Persyaratan

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya meminta FPI melengkapi 10 dari 20 syarat yang wajib dipenuhi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi masyarakat.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi FPI adalah rekomendasi dari Kementerian agama.

Selain itu, FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga organisasi (ART) tersebut yang ditandatangani oleh pengurusnyq.

“Kalau belum ditandatangani kan masih konsep, itu belum juga. Makanya, itu kami kembalikan untuk diperbaiki,” beber Soedarmo.

Persyaratan lain yang belum dilengkapi FPI, adalah surat pernyataan tidak ada konflik internal serta surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain.

Ia menyatakan, tidak ada batasan waktu bagi FPI untuk menyerahkan sepuluh syarat tersebut. Adapun sepuluh syarat lain sudah dipenuhi FPI sebelumnya.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintah saat ini sedang mendalami rekam jejak FPI sebagai organisasi kemasyarakatan.

“Sementara ini belum diputuskan izin itu dilanjutkan atau tidak, karena kami masih mendalami dan evaluasi rekam jejaknya,” kata dia. (***)

Editor: M Rusman
Sumber: Kompas.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here