Jatah APBN 2021 Kaltara Rp10,96 T, Terbesar Pada Konekvitas Infrastruktur

Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Kaltara
Tangkapan layar, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara, Indra Suparianto (tengah) saat konferensi pers realisasi APBN 2021 Kaltara di Tarakan, Jumat (9/4)

Tarakan (BERANDATIMUR) – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara menggelar konferensi pers perihal APBN 2021 pada capaian realisasi triwulan I 2021 di Kota Tarakan, Jumat, 9 April 2021.

Konferensi pers ini berkaitan pula dengan peran Pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Kaltara berdasarkan anggaran yang dikucurkan.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara, Indra Suparianto menjelaskan jumlah anggaran yang disediakan Pemerintah bagi Kaltara sebesar Rp10,96 triliun yang terdiri dari belanja 38 kementerian/lembaga (K/L) pada 224 satuan kerja sebesar Rp4,36 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp6,59 triliun.

Belanja K/L ini masing-masing untuk belanja pegawai Rp915,12 miliar, belanja barang Rp1,28 triliun, belanja modal seperti konektivitas jalan Rp2,17 triliun dan bantuan sosial (bansos) Rp218 juta.

Sedangkan transfer ke daerah dan dana desa (DD) diperuntukkan bagi Provinsi Kaltara, 4 pemeirntahan kabupaten dan 1 pemerintahan kota. Terdiri dari dana bagi hasil (DBH) berupa penerimaan pajak, penerimaan royalti dan penerimaan SDA Rp1,03 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp3,72 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp641,94 miliar, DAK non fisik Rp473,74 miliar dan dana insetif daerah (DID) sebesar Rp227 miliar ditambah DD Rp503,04 miliar.

Indra menyatakan Pemerintah pusat posisinya hanya menggelontorkan anggaran sedangkan eksekusinya oleh pemerintah daerah.

Ia mengatakan sejak Provinsi Kaltara terbentuk pada 2013 APBN yang digelontorkan cenderung mengalami peningkatan meskipun pada 2017 dan 2018 sempat terjadi penurunan alokasi APBN.

Pada 2021 ini, alokasi APBN di Kaltara (K/L dan TKDD) meningkat 6,2 persen dibandingkan 2020. Porsi anggaran terbesar pada Kementerian PUPR sebesar Rp2,175 triliun, disusul Polri Rp472,03 miliar, Kemenhan Rp391,27 miliar, Kemenhub Rp391,52 miliar, Kemendikbud Rp190,51 miliar, Kemenag Rp123,73 miliar, Kemenkeu Rp62,66 miliar dan BPS Rp57,12 dan K/L lainnya.

Indra menjelaskan pula soal beklanja prioritas di Kaltara untuk infrastruktur konekvitas sebesar Rp1,61 triliun untuk sektor darat Rp1,433 triliun lebih, sektor udara Rp169,89 miliar dan konekvitas laut Rp9,60 miliar.

Pendidikan sendiri mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp469,08 miliar untuk pendidikan dasar dan menengah Rp169,44 miliar, pendidikan tinggi Rp108,34 miliar dan kebutuhan pendidikan lainnya sebesar Rp191,3 miliar.

SElanjutnya, anggaran untuk ekonomi dan perlindungan sosial sebesar Rp638,59 miliar terdiri dari pertumbuhan ekonomi Rp635,61 miliar dan perlindungan sosial Rp2,97 miliar.

Bidang kesehatan totalnya Rp37,06 miliar untuk sarana kesehatan Rp844 juta, penguatan lembaga Rp1,2 miliar, pelayanan publik Rp3,46 miliar, pembinaan masyarakat Rp5,39 miliar dan penguatan SDM Rp8,69 miliar.

Mengenai realisasi anggaran di Kaltara pada triwulan I 2021 ini pada belanja K/L sebesar 14,64 persen dari nilai pagu Rp4,366 triliun atau lebih tinggi dibandingkan pada realisasi 2020 yang mencapai 13,47 persen. Target pada triwulan 2021 ini sebenarnya 15 persen, sebut Indra.

Belum tercapainya target serapan tersebut disebabkan oleh realisasi belanja modal yang masih rendah yakni 12,25 persen. Akibat dari pengadaan barang dan jasa masih dalam proses pelelangan.

Padahal realisasi bansos cukup tinggi yang mencapai 88,53 persen namun nilai pagunya sangat kecil hanya ratusan juta saja sehingga tidak mampu mempengaruhi realisasi serapan secara signifikan.

Untuk realisasi belanja K/L, Indra menguraikan bahwa belanja pegawai sekira 18,31 persen, belanja barang 16,06 persen dan belanja modal 12,25 persen dan belanja bansos 88,53 persen. Besarnya realisasi bansos ini khususnya pada program Indonesia Pintar (PIP).

Kendala yang dialami adalah masih adanya anggaran K/L yang diblokir, sebagian besar pekerjaan belanja modal masih dalam proses pelelangan, beberapa satker dalam proses penyelesaian revisi anggaran dan terdapat hal-hal administratif yang sedang berproses.

Berkaitan dengan dana transfer ke daerah dan DD (TKDD), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara menerangkan bahwa provinsi ke-34 ini mendapatkan Rp6,596 triliun atau turun dari pagu awal sebesar Rp6,733 triliun karena revisi berdasarkan PMK Nomor 17/2021 sebagai upaya Pemerintah mendukung penanganan pandemi COVID-19.

Pada APBN 2020, porsi anggaran TKDD untuk Provinsi Kaltara tiga kali mengalami revisi dari awalnya sebesar Rp7,148 triliun turun menjadi Rp6,567 triliun berdasarkan Perpres Nomor 54/2020 dan direvisi lagi menjadi Rp6,583 triliun menurut Perpres Nomor 72/2020.

Alokasi TKDD 2021 sebesar Rp6,596 triliun ini dibagi kepada provinsi dan kabupaten/kota. Provinsi Kaltara mendapatkan jatah terbesar sebesar Rp1,810 triliun, Kabupaten Bulungan Rp1,083 triliun, Malinau Rp1,239 triliun, Nunukan Rp1,105 triliun, Tarakan Rp724 miliar dan Tana Tidung Rp678 miliar.

Alokasi pengelolaan TKDD ini diperuntukkan pada pemulihan ekonomi dan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah. (***)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here