web analytics
Beranda Politik Hukum dan Kriminal Hanya 25 Gugatan Pilkada di MK yang Memenuhi Syarat Ambang Batas

Hanya 25 Gugatan Pilkada di MK yang Memenuhi Syarat Ambang Batas

Gugatan Pilkada Serentak 2020 di MK
Foto: Doc

Jakarta (BERANDATIMUR.COM) – Pengajuan gugatan atau permohonan perselisihan hasil pilkada serentak 2020 diperkirakan hanya 25 permohonan yang memenuhi syarat ambang batas 0,5 hingga 2 persen.

Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pengajuan 136 permohonan gugatan. Salah satunya Pilkada Bupati-Wakil Bupati Nunukan, Kalimantan Utara.

“Dari 136 permohonan yang masuk ke MK dari 116 daerah, ada 25 permohonan yang memang memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU Pilkada,” tutur Peneliti Lembaga Riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana dikutip Antara, Jumat 8 Januari 2021.

Ihsan menjelaskan untuk pemilihan gubernur dari enam daerah dengan tujuh permohonan, hanya permohonan Jambi dan Kalsel yang memenuhi syarat.

Sedangkan untuk pemilihan bupati, dari 96 daerah yang disengketakan ke Mahkamah Konstitusi, hanya 22 daerah yang memenuhi ambang batas.

Daerah-daerah tersebut adalah Karimun, Sumba Barat, Indragiri Hulu, Nabire, Mandailing Natal, Kotabaru, Sumbawa, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Solok dan Panukal Abab Lematang Ilir.

Kemudian, Tasikmalaya, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Rokan Hulu, Malaka, Rembang, Sekadau, Purworejo, Konawe Selatan, Teluk Wondama dan Lingga.

Sementara untuk pemilihan wali kota, Ihsan Maulana menuturkan hanya sengketa hasil pemilihan daerah Ternate yang masuk ambang batas dari 14 permohonan yang diterima MK.

Meskipun hanya 25 daerah yang permohonannya memenuhi ambang batas, dia katakan,  permohonan lain tidak serta merta tidak diterima MK karena lembaga itu menggeser ambang batas dari syarat formal menjadi pokok materi.

Oleh karena itu, permohonan yang tidak memenuhi ambang batas tidak langsung tidak dipertimbangkan, melainkan akan tetap diperiksa pokok permohonannya.

Sementara Kabag Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono menuturkan dari 136 permohonan yang diterima terdapat dua perkara yang dicabut oleh pemohon yakni Magelang, Jateng dan Nias, Aceh.

Fajar Laksono menuturkan kepastian jumlah gugatan sengketa hasil pilkada yang akan disidangkan baru diketahui pada 18 Januari 2021 setelah proses registrasi. “Untuk memastikan berapa jumlah perkara diregistrasi dan disidangkan ditunggu prosesnya 18 Januari,” sebut dia..

MK menerima 136 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas tujuh sengketa hasil pemilihan gubernur, 115 hasil pemilihan bupati, dan 14 hasil pemilihan wali kota.

Sidang pemeriksaan pendahuluan diagendakan pada 26-29 Januari 2021 untuk mengecek kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti.

Pada 1-11 Februari 2021, MK mengagendakan untuk melakukan sidang pemeriksaan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Sidang pengucapan putusan sela akan digelar pada 15-16 Februari 2021, sidang putusan PHP pada 19-24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu. (***)

Editor: M Rusman

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here