Kelangkaan elpiji bersubsidi di Nunukan
Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Nunukan, Robby Nahak Serang memimpin langsung razia terhadap pedagang elpiji bersubsidi dengan menyita ratusan tabung, Jumat Sore (25/10)

– Pemkab Nunukan Sita Ratusan Tabung Gas Bersubsidi

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Razia terhadap pengecer gas elpiji bersubsidi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara pada Jumat Sore, 25 Oktober 2019 membuahkan hasil dengan menemukan salah seorang pengecer melakukan penimbunan dan menaikkan harga.

Kenaikan harga hingga mencapai Rp45.000 per tabung 3 kilo gram atau melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah. Elpiji 3 kilo gram ini diberikan khusus kepada warga miskin sebagaimana tulisan pada setiap tabung berwarna kuning tersebut.

Temuan ini terpaksa disiita karena melakukan pelanggaran yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga sehingga dikeluhkan warga di daerah itu. Informasi yang berkembang, harga gas elpiji bersubsidi ini mencapai Rp50.000 per tabung.

Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Nunukan, Robby Nahak Serang yang dikonfirmasi pada Sabtu, 26 Oktober 2019 membenarkan, telah melakukan penyitaan ratusan tabung gas elpiji 3 kilo gram pada lokasi yang berbeda.

Satu lokasi ditemukan menjual di atas HET yakni Rp45.000 per tabung dan satunya lagi ditemukan melakukan penyembunyian yang menyababkan kelangkaan.

Razia dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada sejumlah pengecer pada Jumat (25/10) sore dan ditemukan pedagang yang menyalahi ketentuan tersebut.

Selain menjual di atas HET, Pemkab Nunukan juga menemukan adanya oknum yang melakukan penimbunan hingga ratusan tabung yang berisi gas di kiosnya di Pasar Inhutani Kelurahan Nunukan Utara.

Tabung gas elpiji 3 kilo gram yang disita karena menjual di atas HET yakni Rp40.000 per tabung sebanyak 158 buah di Pasar Inhutani masing-masing 154 buah telah kosong dan empat buah masih berisi gas.

Kemudian, 260 buah tabung 3 kilo gram berisi gas turut disita karena diduga telah melakukan penimbunan dengan menyembunyikan atau tidak mengedarkan pada saat masyarakat membutuhkan. Penimbunan gas elpiji 3 kilo gram ini, Robby Nahak Serang menilai, pengawasan yang tidak efektif.

Robby menyatakan, razia ini dilakukan akibat banyaknya komplain dari warga atas sulitnya mendapatkan gas elpiji bersubsidi ini atau telah terjadi kelangkaan serta kenaikan harga yang melampaui HET.

Informasi yang diterima di lapangan, kata Robby, agen membantah telah terjadi kelangkaan dan kenaikan harga gas bersubsidi itu. “Tidak ada kelangkaan dan juga kenaikan harga elpiji 3 kilo gram. Kami menjual dengan harga yang sama dengan agen lainnya,” ujar dia menirukan keterangan salag seorang agen di daerah itu.

Razia yang dilakukan pada sejumlah lokasi yang dicurigai melakukan penggelembungan harga dan penimbunan pada dua kecamatan yakni Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan.

Sekaitan dengan isu kelangkaan dan kenaikan harga, anggota DPRD Nunukan langsung turun ke sejumlah pengecer memantau kondisi sebenarnya pada Kamis (24/10). Termasuk mendatangi agen atau pangkalan elpiji 3 kilo gram ini menanyakan kondisi yang sebenarnya.

 

– Diduga Permainan Berantai

Warga miskin selaku pelanggan gas elpiji 3 kilo gram terus menjadi korban “keganasan” perdagangan yang diduga kuat permainan berantai dari oknum-oknum yang terlibat di dalamnya.

Kelangkaan demi kelangkaan ditambah harga yang melambung tinggi hingga Rp50.000 per tabung menjadi penderitaan berkepanjangan warga miskin akibat permainan pemodal alias kartel.

Hasil pantauan yang dilakukan beberapa hari sebelumnya, kenaikan harga di atas HET diduga telah terjadi permainan berantai mulai dari agen atau pangkalan hingga kios-kios selaku pengecer.

Kios-kios ini bertindak selaku tangan ketiga atau keempat. Dimana pengecer ini memperoleh gas elpiji dari oknum-oknum selaku tangan kedua yang diduga bermain dengan agen atau pangkalan.

Pada salah satu agen gas elpinji bersubsidi ditemukan hanya melayani masyarakat yang mengambil dalam jumlah besar. Tidak melayani masyarakat yang hanya membeli maksimal dua tabung saja.

Oleh karena itu, pengecer tidak bisa disalahkan begitu saja karena memang kondisinya yang membuat harus menjual kepada pelanggannya dengan harga tinggi. Disebabkan pembeliannya pada oknum-oknum tangan kedua atau bahkan ketiga ini telah di atas HET.

-Masa Bodoh Pemprov Kaltara

Pengadaan elpiji dan permasalahannya menjadi domain Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Kalimantan Utara bukan pada ranah Pemkab Nunukan lagi sebagaimana sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketua LSM Panjiku, Muhammad Mansur Rincing melalui youtube yang beredar luas menyesalkan sikap Pemprov Kaltara yang tidak komitmen menyelesaikan permasalahan gas 3 kilo gram di Kabupaten Nunukan.

Padahal telah menjadi kewenangannya untuk turun langsung ke lapangan me,ihat kondisi yang sebenarnya terjadi atas kelangkaan dan kenaikan harga gas bersubdisi dari pemerintah pusat tersebut.

Setiap permasalahan elpiji bersubsidi terjadi di daerah itu selalu disalahkan Pemkab Nunukan sementara tidak punya kewenangan lagi. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pemprov Kaltara membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertambangan dan ESDM di Kabupaten Nunukan.

Seharusnya, Pemprov Kaltara turun tangan sebagai pihak yang bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan ini. Bukan mengandalkan satgas yang melakukan perannya.

LSM Panjiku juga mempertanyakan, dasar hukum yang bisa menaungi Pemkab Nunukan apabila melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pelanggaran terkait kelangkaan dan kenaikan harga.

Mansur meminta Pemprov Kaltara tidak bermasa bodoh seolah-olah membiarkan ketersediaan elpiji bersubsidi di daerah itu terus berlanjut tanpa ada penyelesaian dari pihak berwewenang. (***)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here