DPRD Setujui Ranperda APBDP 2020 Dengan Catatan

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – DPRD Nunukan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan sejumlah rekomendasi.

Persetujuan pada rapat paripurna ke-7 masa sidang I yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Hj Leppa Hafid pada Jumat siang, 11 September 2020.

Tampak hadir Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid bersama beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris DPRD Nunukan, Agus Palente dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat paripurna ke-7 ini merupakan lanjutan dari rapat paripurna sebelumnya.

Ia menerangkan, setelah Banggar  DPRD Nunukan mencermati materi terkait Raperda APBDP TA 2020 dari seluruh pandangan fraksi partai maka pembahasan ditindak lanjuti dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD.

Dalam ranperda tersebut Banggar DPRD Nunukan mengapresiasi pemda yang telah mengalokasikan anggaran pada perubahan APBD 2020 terkait beberapa kewajiban berupa pelunasan utang melalui APBD tahun 2021.

Selanjutnya, Banggar DPRD Nunukan juga menilai berkat kerjasama semua pihak dalam menangani COVID-19 dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang ekonomi dan pemberian bantuan sosial.

Oleh karena itu, DPRD Nunukan mengharapkan anggaran tersebut benar-benar bisa dimaksimalkan pemanfaatannya untuk menguatkan struktur ekonomi secara merata diseluruh kecamatan.

Catatan lainnya yakni, bantuan masyarakat melalui UMKM dan bantuan sosial diminta agar pemerintah daerah mencarikan solusi masyarakat calon penerima bantuan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan mekanismen pencairan yang diberikan lewat dana insentif daerah.

DPRD berharap agar kegiatan yang kurang maksimal dilaksanakan akibat refocusing pada OPD dapat dituntaskan melalui penganggaran pada perubahan APBD TA 2020.

Disarankan pula, agar pemerintah tetap memprogramkan percepatan target kinerja pemerintah daerah sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) secara merata baik didaerah perkotaan maupun pedalaman melalui dana insentif.

“Selanjutnya sesuai dengan mekanisme aturan akan diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk dilakukan evaluasi sebagai syarat untuk menetapkan peraturan daerah,” ungkap Agus. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here