Perekrutan PPPK dari Guru Honor
Anggota DPRD Nunukan Hendrawan

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Kebijakan Pemerintah pada perekrutan pegawai pada 2021 ini untuk formasi guru tidak melalui seleksi CPNS tetapi dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Kabupaten Nunukan mengajukan 525 formasi untuk kebutuhan tenaga guru.

Hanya saja, Pemkab Nunukan belum mendapatkan jawaban atas persetujuan jumlah formasi yang diajukan tersebut dari Pemerintah.

Menyikapi kebijakan Pemerintah tersebut dan keprihatinan guru honor di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan yang terancam gagal menjadi pegawai, maka anggota DPRD Nunukan menyarankan ada aturan lain yang memprioritaskan guru honor di perbatasan diprioritaskan direkrut menjadi PPPK.

Salah satunya dari legislator Partai Nasdem Hendrawan di Nunukan, Selasa, 19 Januari 2021 yang menginginkan Pemerintah membuat kebijakan khusus bagi guru honor yang telah mengabdi puluhan tahun di sekolah-sekolah di wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil di daerahnya.

“Kami dari DPRD Nunukan mengusulkan kepada Pemerintah supaya memprioritaskan guru honor yang telah mengabdi selama puluhan tahun di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini,” ungkap Hendrawan.

Ia mengungkapkan kebutuhan guru pada sekolah-sekolah di perbatasan negara sangat mendesak sementara hanya mengandalkan pengajar dari tenaga honor selama ini. Walaupun diakuinya, jenjang pendidikan guru honor di perbatasan tidak sama dengan perkotaan dimana diharuskan berpendidikan minimal sarjana.

“Kalau guru-guru honor di sekolah-sekolah yang ada di perbatasan ini masih ada berijazah SMA atau sederajat,” akunya. Tapi, lanjut Hendrawan, guru honor berijazah SMA sederajat ini perlu mendapatkan perhatian juga.

Guru honor yang berijazah SMA sederajat ini pun telah mengabdi hingga puluhan tahun maka dinilai wajar tidak diberikan peluang untuk ikut seleksi PPPK.

Hendrawan akui ada regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah sekaitan dengan tingkat pendidikan guru minimal sarjana (strata satu). Tetapi kondisi pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan tidak bisa disamakan dengan perkotaan. (***)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here