Penandatanganan NPHD Pemkab Nunukan dengan Bawaslu Nunukan
Ketua Bawaslu Nunukan Muh Yusran (kedua kanan) menandatangani NPHD pilkada 2020 disaksikan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid (kedua kiri) dan Sekdakab Nunukan Serfianus (kiri) di Hotel Lenfin, Sabtu (5/10)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Dana hibah bagi dua lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu telah disetujui dengan penandatanganan nota perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Meskipun nilai realisasinya jauh dari usulan mereka, kedua lembaga ini tetap mahfum dengan kondisi keuangan daerahnya.

Bawaslu maupun KPU Nunukan tetap menjanjikan pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nunukan optimis berlangsung sukses dan lancar.

“Dengan jumlah dana yang kurang dari usulan tidak jadi kendala bagi KPU Nunukan dalam menyukseskan pilkada. Kita cukup-cukup saja,” ungkap Ketua KPU Nunukan, Rahman saat ditemui di Gedung DPRD Nunukan, Jumat, 4 Oktober 2019.

Ia menjelaskan, nilai total usulan kepada Pemkab Nunukan untuk biaya pelaksanaan sebesar Rp44 miliar. Realisasinya sebesar rp28 miliar atau kurang sebesar Rp16 miliar.

Walaupun pengurangan nominalnya cukup besar tetapi tidak ada tahapan pelaksanaan pilkada yang dihilangkan. Hanya saja sebagian besar dirasionalisasi seperti anggaran perjalanan dinas, sosialisasi dikurangi dan pengurangan publikasi kampanye.

Dana hibah pilkada
Ketua KPU Nunukan, Rahman

Rahman tetap optimis dengan jumlah dana hibah yang sudah pasti diterima dari Pemkab Nunukan pelaksanaan seluruh tahapan pilkada tetap berjalan lancar.

Sebab, pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nunukan digelar serentak dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara.

“Jadi ada dua hajatan besar yang digelar bersamaan di Kabupaten Nunukan pada 2020 nanti,” ujar dia.

Oleh karena itu, Rahman berharap, dana sharing pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan dari KPU Provinsi Kaltara bisa menutupi kekurangan anggarannya.

Rahman mengaku, belum mendapatkan informasi total dana sharing yang bakal diterimanya dari KPU Kaltara. Akibat masih ada dua kabupaten yang belum penandatanganan Nota Perjanjian Dana Hibah (NPHD).

Kemumgkinan setelah dua kabupaten tersebut telah penandatanganan NHPD baru KPU Kaltara memgabari nilai dana sharing masing-masing kabupaten/kota. Kedua kabupaten yang dimaksudkan adalah Malinau dan Tana Tidung.

Ia berharap, dana sharing dari KPU Kaltara bisa menutupi seluruh kekurangan anggaran pada pelaksanaan pilkada serentak 2020 mendatang.

Dana sharing yang didapatkan KPU Nunukan dari KPU Kaltara pada pilkada 2015 sebesar Rp8 miliar.

Sementara pilkada 2020 ini terdapat penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan jumlah kecamatan sehingga tentunya anggaran yang dibutuhkan pun bertambah.

Pada pilkada 2015, Kabupaten Nunukan baru memiliki 16 kecamatan. Sekarang, jumlahnya bertambah enam kecamatan menjadi 21 kecamatan.

Penambahan terjadi di Krayan perbatasan Indonesia dengan Negeri Sarawak Malaysia dari dua kecamatan menjadi lima kecamatan.

Baru-baru ini Kecamatan Lumbis Ogong yang berbatasan dengan Negeri Sabah Malaysia dimekarkan menjadi tiga kecamatan.

Penambahan jumlah kecamatan ini dipastikan menambah penyelenggara kecamatan dan desa maupun TPS. Ditambah lagi tentunya perjalanan dinas pun lebih meningkat.

Hanya saja, Rahman banyak berharap dari suplai dana sharing dari KPU Kaltara yang cukup besar guna menutupi kekurangan tersebut.

Ia mengaku, tidak bisa juga memaksakan dana usulan kepada Pemkab Nunukan disepakati 100 persen. Karena mahfum dengan kondisi keuangan daerah yang minim.

Pada kesempatan berbeda, Bawaslu dengan Pemkab Nunukan menandatangani NPHD di Hotel Lenfin, Sabtu, 5 Oktober 2019.

Dana hibah pilkada
Ketua Bawaslu Nunukan, Muh Yusran

Usai acara, Ketua Bawaslu Nunukan, Muh Yusran menanggapi dana hibah pelaksanaan pilkada serentak Kabupaten Nunukan 2020 jumlahnya sebanyak Rp13 miliar.

Atau menurun dari usulan pertama sebesar Rp23 miliar. Lalu setelah dirasionalisasi turun mwnjadi Rp20 miliar dan disetujui oleh pemda sebesar Rp13 miliar.

Penurunan nilai anggaran hibah ini tentunya bukan halangan bagi Bawaslu Nunukan untuk menurunkan tensi kegiatan dan semangat kerja.

Apapun terjadi, pwlaksanaan dan seluruh tahapan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nunukan diupayakan berlangsung maksimal dan sukses.

“Anggaran yang kurang dari usulan bukan halangan untuk menurunkan semangat kerja. Tapi Bawaslu Nunukan komitmen menyukseskan pilkada 2020 ini,” sebut Yusran.

Ia juga mengaku mahfum dengan kondisi keuangan Kabupaten Nunukan saat ini. Dana hibah sebesar Rp13 miliar tersebut tentunya akan dimanfaatkan seefisien mungkin.

Walaupun diakuinya, biaya operasional bakal membengkak akibat penambahan jumlah kecamatan. Kelima kecamatan baru dibentuk itu berada jauh di pelosok dan pedalaman perbatasan negara.

Tentunya, membutuhkan biaya perjalanan dinas dan transportasi yang besar. Seperti dua kecamatan baru di Lumbis Ogong yaitu Kecamagan Lumbis Pensiangan dan Lumbis Hulu.

Rasionalisasi anggaran hibah dari Pemkab Nunukan khususnya pada biaya perjalanan dinas dan transportasi, kata dia.

Ia tak mempermasalahkan menurunnya nilai anggaran yang diperoleh dari usulan awal karena yakin mendapatkan dana sharing dari Bawaslu Provinsi Kaltara.

Meskipun nilainya belum diketahui tetapi berharap Bawaslu Kaltara benar-benar bisa sharing dengan Bawaslu Nunukan.

Setidak-tidaknya Bawaslu Kaltara yang membiayai operasional pengawas tingkat kecamatan hingga TPS.

“Kita bersyukur karena Pemkab Nunukan bersedia memberikan anggaran untuk pilkada 2020 ini. Meskipun kondisi keuangan daerah diketahui sangat minim,” ucap dia.

Sebelumnya, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid meminta maaf karena nilai anggaran pelaksanaan pilkada 2020 sangat jauh di bawah usulan kedua penyelenggara pemilu di daerahnya.

Di tengah-tengah kondisi keuangan uang mepet, Pemkab Nunukan tidak bisa mengabaikan anggaran pilkada ini karena sudah menjadi kewajiban bagi pemda membiayainya.

Hanya saja, Laura pesankan agar memanfaatkan anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya dan efisien.

“Kita semua harus mengerti dan memahami kondisi keuangan daerah saat ini yang masih jauh darj stabil,” kata dia. (***)

Catatan: Pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nunukan maupun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara sisa satu tahun lagi.

Sesuai informasi pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak dihelat 23 September 2020 pada 270 kabupaten kota di Indonesia.
Terdiri 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Penyelenggara pemilu pun mulai kasak kusut mempersiapkan segala kebutuhan dalam melakukan kegiatan atau tahapannya.

Mulai dari penyediaan anggaran yang diperoleh secara hibah dari pemerintah kabupaten maupun menunggu dana sharing dari KPU Provinsi Kaltara.

Kedua lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten Nunukan telah sepakat untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini. Meskipun jumlah anggaran yang diterimanya jauh dari kebutuhan.

Sikap mahfum dari kedua pimpinan KPU dan Bawaslu Nunukan patut diapresiasi atas pengertiannya dengan kondisi keuangan daerahnya saat ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here