Bupati Nunukan Tekankan Kades Kelola Dana Desa Sebaik-baiknya

Penggunaan Dana Desa
Bupati Nunukan Hj Asmin laura Hafid saat memberikan penjelasan soal penggunaan dana desa dan sistim pelaporan pertanggungjawabannya pada Kamis (8/4)

Nunukan (BERANDATIMUR) – Besarnya dana desa (DD) yang dikucurkan Pemerintah Pusat pada 2021 untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Nunukan, Kaltara maka perlu adanya sikap konsisten dan komitmen masing-masing kepala desa (kades) untuk menggunakannya secara baik.

Hal ini dimaksudkan agar tidak berimplikasi hukum bagi kades dan perangkatnya karena anggaran yang bersumber dari APBN ini cukup besar yang diberikan kepada setiap desa.

Oleh karena itu, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid menekankan kepala desa di daerahnya yang mengelola sendiri DD-nya agar menggunakan benar-benar bagi kepentingan masyarakat sesuai kebutuhannya atas petunjuk dari Pemerintah Pusat.

Sebagaimana arahan Kementerian Desa dan Transmigrasi terkait dengan pemanfaatan DD yang bersumber dari APBN ini dipergunakan sesuai dengan arahan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19.

Mengenai masih banyaknya kades yang belum memahami sistim pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban DD tersebut sampai sekarang, Laura sapaan Bupati Nunukan mengakui terkendala kondisi geografis dan sumber daya manusia (SDM) pada setiap desa.

Pada kesempatan itu, dia meminta pelaporan penggunaan DD juga harus tepat waktu walaupun diakuinya terkendala banyak hal khususnya bagi kades yang berada di pelosok dan wilayah terpencil.

“Jangankan kepala desa, PNS saja di jajaran Pemkab Nunukan masih ada juga yang belum paham soal pembuatan pelaporan keuangan tepat waktu. Jadi kepala desa ini perlu dimaklumi selain SDM yang kurang juga karena kesulitan akses yang jauh di pelosok perbatasan,” ungkap Bupati Nunukan.

Walaupun demikian, Laura mengajak kepala desa tetap mengelola DD sebaik mungkin dengan memperhatikan kondisi masyarakatnya yang membutuhkan. Pemanfaatan DD ini perlu dipertanggungjawabkan oleh kepala desa selaku pengelola.

Menyinggung soal alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD, Laura mengakui sering terlambat pencairannya karena kendala dari Pemerintah pusat. Ia katakan, ADD tidak bisa dicairkan sepanjang Pemkab Nunukan belum mendapatkan anggaran dari pusat. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here