Berkewarganegaraan Ganda, KOPEL Indonesia Respon Langkah Kemenkum HAM Cabut Status WNI Bupati Terpilih di NTT

KOPEL Indonesia Tanggapi Pencabutan Status WNI Bupati Sabu Raijua Terpilih
Peneliti Senior KOPEL Indonesia Syamsuddin Alimsyah

Bogor (BERANDATIMUR) – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia merespon positif langkah tegas Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut status WNI Bupati Sabu Raijua, NTT terpilih Orient Riwu Kore yang juga tercatat warga negara Amerika Serikat.

Peneliti Senior KOPEL Indonesia Syamsuddin Alimsyah melalui siaran tertulisnya yang diterima pada Selasa, 9 Februari 2021 kewarganegaraan ganda Bupati Sabu Raijua terpilih tidak bisa dianggap sepele.

Bahkan dia berpendapat pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi Orient Riwu Kore oleh Kemenkum HAM belum cukup. KOPEL Indonesia mendesak pihak berwenang untuk menelusuri dibalik lolosnya menjadi calon peserta pilkada serentak 2020 tersebut karena menciderai kualitas demokrasi.

Munculnya kasus ini meloloskan calon peserta pilkada berkewarganegaraan ganda dapat dianggap Indonesia tidak cermat dalam melaksakanan pemilihan kepala daerah.

“Saya kira persoalannya bukan sesederhana itu. Mencabut status WNI dianggap selesai.   Sungguh ini bukan kecolongan,” ujar  pria asal Kabupaten Bulukumba, Sulsel yang kini bermukim di Kota Bogor, Jabar.

Syamsuddin Alimsyah meragukan klarifikasi pihak terkait dalam pilkada serentak di Kabupaten Sabu Raijua atas pengakuannya kecolongan yang berdampak negatif terhadap demokrasi di Indonesia.

“Bukankah sistem yang ada  selama ini sudah memadai, sudah cukup canggih mendeteksi hal hal yang beginian? Ini benar-benar harus diusut dan dimintai pertanggungjawaban kepada para pihak sesuai kewenangan masing-masing,” tegas dia.

Menurut Syam sapaan pria ini, berdasarkan catatan KOPEL, setidaknya ada tiga institusi yang bertanggungjawab terkait kasus ini. Institusi ini harus menanggung “dosa” atas peristiwa tersebut.

Pertama, koalisi partai politik yang mengusungnya selaku kandidat bupati. Sesuai ketentuan dalam UU Parpol, khususnya klausul yang mengatur mekanisme proses rekruitmen calon kepala daerah sangat tegas dinyatakan secara terbuka dan demokratis.

Artinya setiap partai politik secara terbuka melakukan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon secara ketat kepada setiap warga negara yang dipandang cakap memimpin daerah bersangkutan. Hal ini diatur pula dalam UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

“Partai politik berkewajiban melakukan verifikasi secara serius di lapangan meneliti siapa bakal kandidat bersangkutan. Latar belakangnya terutama dan visi misinya. Bukan malah sibuk menggeledah isi tasnya,” terang Syam.

Dalam konteks ini pula, parpol memiliki mekanisme khusus pola rekruitmen bakal calon dengan membentuk tim atau panitia khusus sehingga tidak ada alasan lolosnya penyelundup, koruptor atau teroris termasuk status kewarganegaraan asing.

Syam berpandangan kejadian di Kabupaten Sabu Raijua ini sungguh memalukan bagi partai pengusung yang mengindikasikan tidak mampu melakukan proses rekruitmen secara sehat dan akuntabel.

Kedua, Disdukcapil DKI Jakarta dan Kupang termasuk Dirjen Dukcapil Kemendagri selaku pihak yang harus bertanggungjawab dengan terbitnya kartu identitas diri bersangkutan (KTP). “Bayangin kalau ini dibiarkan begitu saja. Selain pengawasan internal, pihak dari Ombudsman juga bisa secara mandiri melakukan investigasi atas kasus ini guna memastikan potensi praktik maladministrasi di dalamnya,” ungkap Syam.

Ketiga, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang diberi kewenangan melakukan verifikasi berkas kandidat. Ia mempertanyakan kinerja KPU di daerah itu dalam melakukan supervisi.

Terungkapnya fakta-fakta yang membenarkan Bupati Terpilih Sabu Raijua ini masih berkewarganegaraan asing (Amerika Serikat) maka seyogyanya KPU daerah itu seharusnya segera mencabut dan membatalkan hasil pleno penetapan.

Alasannya, hasil rapat pleno dinyatakan gugur secara administrasi sebagaimana diatur dalam  PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang menyebutkan syarat utama menjadi kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota adalah warga negara Indonesia (WNI).

Apalagi Kemengkum HAM sendiri sudah memastikan akan mencabut status WNI bersangkutan.

Terungkapnya kasus ini, maka sepatutnya dibawa ke DKPP untuk menguji kinerja  penyelenggara pemilu, apakah selama ini benar bekerja profesional sesuai UU.

Kasus ini sebaiknya dibawa ke DKPP guna memastikan apakah mereka bekerja profesional di lapangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here