Bantuan JPS Nunukan
Doc

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Setelah penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) tahap II sempat terhenti akibat perubahan status COVID-19 Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menjadi zona hijau. Kini bantuan yang bersumber dari APBD ini segera dicairkan dalam bentuk uang tunai.

Pada tahap I, bantuan JPS disalurkan menggunakan kupon barang kebutuhan pokok sehari-hari dengan nilai Rp600.000 per kepala keluarga (KK). Bantuan JPS ini akanj disalurkan dengan tiga tahap dan tahap pertama sudah diterima warga pada Mei 2020.

Perubahan bentuk bantuan dari sembako menjadi uang ini, berdasarkan saran dan usulan dari masyarakat dengan harapan dapat digunakan membeli berbagai jenis keperluan yang dianggap dibutuhkan.

Perubahan bentuk bantuan ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Jabbar pada Rabu, 26 Agustus 2020. Ia katakan, anggaran bantuan ini telah tersedia dan sisa menunggu surat keputusan (SK) Bupati Nunukan.

SK tersebut akan tercantum nama-nama penerima JPS tahap II dan III diwajibkan membuka rekening di Bankaltimtara. Sebab sistim pembayarannya melalui transfer ke rekening pribadi masing-masing penerima dari Kas Daerah melalui Bankaltimtara.

“Semua penerima nantinya diwajibkan membuka rekening di Bankaltimtara karena pembayarannya nanti melalui bank tersebut. Kita tidak bisa memberikan dalam uang tunai langsung kepada penerima. Siapa yang bisa jamin tidak terjadi apa-apa, jadi sebelum dicurigai lebih baik buka rekening supaya lebih aman,” ujar Jabbar.

“Anggarannya sudah tersedia sisa menunggu surat keputusan Bupati Nunukan karena dalam SK itu nanti tertera nama-nama yang berhak mendapatkan bantuan tersebut,” tambah dia seraya mengharapkan, penyaluran bantuan JPS ini dapat dilakukan pada Agustus 2020 ini.

Ia menyebutkan, target penerima bantuan dari Pemkab Nunukan ini sebanyak 4.000 KK. Pada penyaluran tahap I sebelumnya jumlah penerima tercatat 3.825 KK namun ada 363 KK yang tidak ditemukan sehingga kupon (voucher) dikembalikan.

Jadi total penerima bantuan JPS tahap I hanya 3.462 KK saja, sehingga perlu dicukupkan 4.000 KK pada tahap II ini. Oleh karena itu, Pemkab Nunukan mencari tambahan karena memang masih banyak warga kurang mampu akibat dampak COVID-19 yang belum terakomodir.

Akhirnya ditemukan data baru sebanyak 542 KK termasuk di dalamnya 175 KK yang pernah diusulkan menerima bantuan Pemerintah Pusat tetapi batal karena tidak lolos verifikasi. Hanya saja, 542 KK ini tetap diberikan bantuan tahap I berupa kupon sembako dan selanjutnya menerima bantuan tahap II dalam bentuk uang dengan nilai yang sama.

Penyaluran bantuan kepada 542 KK ini akan dilakukan bersamaan dengan pembagian tahap II bagi 3.462 KK. “Kita memang targetkan ada 4.000 KK penerima bantuan JPS Kabupaten Nunukan. Tapi tidak bisa dipaksanakan apabila tidak mencukupi dan menyalurkan saja bantuan tahap II dalam waktu dekat meskipun jumlahnya belum mencukupi,” terang Jabbar.

Bantaun JPS COVID-19 tahap II memang sengaja tidak dibayarkan sesuai jadwal Juni 2020 karena adanya perbaikan data dan dikhawatirkan tumpang tindih dengan bantuan yang bersumber dari APBD yang disalurkan Pemerintah Pusat.

“Banyaknya jenis bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut dikhawatirkan tumpang tindih dengan bantuan dari pemda, sehingga kita stop dulu pencairan bantuan tahap II sekaligus perbaikan data penerima,” ungkap Jabbar. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here