Anggaran Pendidikan Nunukan
Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid saat meresmikan SDN 007 Kampung Tellang Kecamatan Sebatik Barat (Foto: Doc Pemkab Nunukan)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Dari total dana APBD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sebesar Rp1,3 triliun lebih telah dijalankan sesuai tuntutan regulasi dengan mengacu pada besaran anggaran yang dimiliki. Diantaranya, Rp229 miliar lebih atau 20 persen dari total APBD khusus diperuntukkan pada sektor pendidikan.

Oleh karena itu, tidak mungkin bisa dialihkan ke RT-RT untuk membiayai proyek-proyek skala kecil karena melanggar ketentuan dari Pemerintah (Pusat) atau masuk dalam salah satu “mandatory spending” yang wajib dijalankan oleh pemda.

Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid dalam keterangan persnya, Sabtu, 19 September 2020 mengungkapkan, setiap APBD ada istilah anggaran mandatory spending yakni belanja dan pengeluaran negara yang telah diatur oleh undang-undang dengan tujuan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah.

Ada empat pos yang menjadi dana mandatory spending yakni alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD sesuai ketentuan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), anggaran kesehatan pemerintah kabupaten minimal 10 persen dari APBD di luar gaji pegawai.

Ketiga dana transfer umum (DTU) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung berkaitan dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).

Keempat adalah alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi daba lokasi khusus (DAK) sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Apabila keempat alokasi anggaran yang masuk mandatory spending ini tidak dijalankan maka Pemerintah memberikan sanksi kepada daerah-daerah terutama untuk infrastruktur. Sanksi yang dimaksudkan adalah penundaan atau pemotongan dana alokasi khusus (DAK) atau dana-dana bagi hasil (DBH) bagi daerah bersangkutan.

Akibat mandatory spending terhadap APBD Kabupaten Nunukan, keleluasaan pengelolaannya keuangan daerah mempunyai persentase yang cukup rendah sehingga banyak program dan kegiatan tidak bisa direalisasikan setiap tahun.

Mengacu pada total APBD sebesar Rp1,384 triliun lebih maka alokasi anggaran pendidikan Rp289 miliar lebih (20 persen), sektor kesehatan Rp226,545 miliar lebih atau 10 persen di luar gaji dan tunjangan PNS serta ADD Rp80 miliar lebih atau 10 persen dari dana transfer.

Selanjutnya belanja infrastruktur atau 25 persen dari dana transfer umum (DTU) senilai Rp178,387 miliar lebih, gaji dan tunjangan PNS di luar dinas pendidikan Rp260,604 miliar lebih, gaji honorarium non PNS Rp76 miliar dan dana desa (DD) sebesar Rp190,854 miliar lebih.

“Jadi total dana mandatory spendingnya dari APBD Nunukan itu Rp1,301 triliun lebih dari Rp1,384 triliun lebih,” sebut Laura seraya menambahkan, sisa anggaran yang bisa dikelola untuk membiayai kegiatan dan program kerja serta biaya operasional 52 OPD di Pemkab Nunukan di luar RSUD dan puskesmas hanya Rp82,792 miliar lebih.

Oleh karena itu, Laura menilai, program kerja yang berkaitan dengan anggaran RT sebesar Rp150 juta – Rp250 juta itu, dari mana mau ambil anggarannya sebab ruang fiskal tidak memungkinkan. Meskipun diakuinya semua program itu baik asalkan keuangan daerah mampu membiayainya.

Menjawab komentar-komentar di media sosial perihal keinginan kelompok tertentu bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp282 miliar lebih bisa diambil Rp21 miliar untuk proyek kecil-kecil pada tingkat RT.

Laura menyatakan, perlu diketahui besaran anggaran sektor pendidikan tersebut telah ditentukan pos-posnya masing-masing gaji dan tunjangan PNS dan guru Rp194,789 miliar lebih, operasional Dinas Pendidikan (UPT Sekolah) Rp4,726 miliar lebih, program untuk PAUD Rp5,086 miliar lebih.

Selanjutnya, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Rp60,880 miliar lebih (termasuk kegiatan BOSNS dari APBN-mandatory), program pendidikan non formal Rp7,252 miliar lebih, program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan Rp8,006 miliar lebih, program manajemen pelayanan pendidikan Rp1,782 miliar lebih. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here