Akademisi UMM
Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Salahudin

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) -Program mobilisasi anggaran kepada setiap rukun tetangga (RT) sangat rawan menimbulkan atau bagian dari korupsi elite atau “elite capture rent-seeking”.

Mengingat kondisi dana APBD bagi daerah yang tidak memungkinkan dalam merealisasikan program ini. Seperti APBD Kabupaten Nunukan yang hanya Rp1,3 triliun dengan sisa Rp82 miliar lebih yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah setelah dikurangi anggaran “mandatory spending”.

Anggaran sebesar Rp82 miliar lebih ini hanya untuk mendanai biaya operasional bagi 52 organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk 21 kecamatan. Jika ini dialihkan untuk menyuplai anggaran kepada RT maka kinerja OPD akan vakum.

Beda dengan daerah yang memiliki dana APBD yang cukup besar maka program anggaran RT ini bisa saja dilakukan oleh pimpinan daerah tanpa mengganggu anggaran operasional OPD tersebut.

Kemudian, ketua RT tidak memiliki kewenangan mengelola anggaran sehingga pertanggungjawabannya nanti akan sulit dilakukan. Oleh karena itu, jika ini dibiarkan maka rawan dijadikan lahan korupsi.

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Salahuddin menilai, jika ada calon kepala daerah yang menjanjikan kepada masyarakat melalui visi misinya misalnya sangat tidak pantas karena tidak mempertimbangkan kemampuan anggaran di daerahnya.

Bahkan dia berpendapat, calon kepala daerah yang menjanjikan anggaran bagi RT dengan nilai sebesar Rp150 juta sampai Rp250 juta maka diragukan wawasan pengelolaan pemerintahannya.

“Calon kepala daerah ini menandakan tidak punya wawasan dalam pengelolaan pemerintahan termasuk terkait dengan APBD nya sendiri,” beber pengajar Ilmu Pemerintahan di UMM ini melalui siaran tertulisnya, Sabtu, 19 September 2020.

Dosen yang menyelesaikan program Magisternya di Khon Kaen University Thailand ini menilai, visi misi semacam itu adalah program populis yang disusun tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Biasanya, program populis seperti ini dibuat atau disusun oleh calon kepala daerah incumbent atau petahana yang berencana ingin kembali menjadi kepala daerah di periode kedua.

Salahudin juga berpendapat, program anggaran untuk RT tidak bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.

Oleh karena itu, dia mengatakan, kepala daerah seperti ini merupakan pemimpin yang pragmatis, hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu daripada pembangunan yang menjadi kebutuhan bersama.

Bahkan dosen dengan Disertasi berjudul “Korupsi Anggaran Daerah di Malang Raya” memandang mobilisasi anggaran (anggaran bagi RT) untuk program populis ini adalah bagian dari bentuk perilaku korup elite. Pejabat daerah semacam ini dikenal dengan istilah “elite capture dan rent-seeking”.

Ia menambahkan, anggaran bagi RT bisa saja diambil dari setiap OPD, jika memang didukung oleh anggaran yang memadai.

Masalahnya, kata Salahudin, setiap OPD mempunyai program wajib yang harus diimpelemntasikan pada setiap tahun anggaran. Itupun harus didukung oleh anggaran yang cukup.

“Jadi anggaran bagi RT itu gak logis karena tidak didukung kemampuan anggaran yang cukup,” tutup dia. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here