Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Pemilik kapal Annuari 3 bernama Utta membeberkan saat mengangkut onderdil kendaraan milik PT Pipit Mutiara Jaya (PMJ) dan ribuan lembar karpet milik Jupri membayar Rp500 juta kepada Bea Cukai Nunukan Kalimantan Utara pada Kamis, 18 Juli 2019.

“Tidak ada masalah lagi karena kami sudah bayar 500 juta ke bea cukai (Nunukan),” sebut Utta mengaku sangat dekat dengan aparat selama beraktivitas sebagai pemasok produk luar negeri secara ilegal dari Malaysia.

Bahkan Utta membantah mengangkut onderdil kendaraan asal Tawau Malaysia tetapi hanya puluhan dos berisi susu bubuk merek milo ke Kantor PT PMJ di Simpang Kadir Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan pada Rabu, 17 Juli 2019 dini hari.

Bea Cukai Nunukan pun mengakui, ada beberapa jenis onderdil kendaraan yang diangkut kapal kayu Annuari 3 milik PT PMJ melalui PT Nunukan Bara Sukses (NBS).

Mengenai pembayaran uang sebesar Rp500 juta oleh Utta dibantah Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Bea Cukai Nunukan, Sigit melalui sambungan WhatsApp.

Ia mengungkapkan, Utta tidak pernah membayar kepada bea cukai karena tidak terdaftar sebagai importir. Namun Sigit mengakui, kapal yang mengangkut onderdil kendaraan dan ribuan lembar karpet asal Pakistan itu adalah kapal Utta.

“Nah sekarang, pak Utta apakah sebagai importir? Dan adakah dia bukti e-billing nya? Semua pembayaran langsung ke bank pak,” ungkap Sigit saat ditanya soal uang Rp500 juta dari pengakuan Utta.

Sigit membeberkan pula bahwa perusahaan yang membayar bea masuk dan pajak impor atas onderdil kendaraan adalah PT NBS dan karpet dibayar oleh CV Filzah.

Pengakuan Sigit ini menguatkan, Utta hanya mengada-ada soal klaim pembayaran kepada bea cukai Nunukan karena bukan importir maka produk luar negeri yang dipasok ke Kabupaten Nunukan dan diduga kuat disuplai ke Sulsel adalah ilegal.

Kenapa ilegal? Sebab tidak membayar pajak impor dan bea masuk atas barang-barang yang diangkut selama ini.

Jika benar demikian, siapa yang salah atas masih lancarnya produk luar negeri dari Malaysia masuk wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan tanpa membayar kewajiban berupa pajak impor dan bea masuk.

Apakah barang-barang dari Malaysia tergolong selundupan? Kenapa dibiarkan disuplai ke luar Kabupaten Nunukan seperti tujuan Sulsel? (***)

Editor: M Rusman

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here