Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Menjawab isu-isu miring yang berkembang di tengah-tengah masyarakatnya soal kewenangan yang dimiliki, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid memberikan penjelasan di hadapan puluhan Ketua RT dan tokoh masyarakat di Kantor Lurah Nunukan Timur Kecamatan Nunukan.

Ia katakan, berbagai informasi yang berkembang akhir-akhir ini baik secara langsung maupun melalui media sosial akibat ketidakpahaman regulasi yang berlaku saat ini.

Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami aturan yang berlaku dan tidak menyamakan situasi dan kondisi pada zaman pemerintahan sebelumnya.

Seorang pemerintah daerah setingkat bupati sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membatasi kewenangan tersebut.

“Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu memahami aturan yang berlaku saat ini. Beda aturan yang mengatur kewenangan bupati sebelumnya dengan kewenangan bupati sekarang,” ujar Laura didampingi Kasubag Humas dan Protokol Hasan Basri dan Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Amin.

Kehadiran Laura di hadapan Ketua RT dan tokoh masyarakat di Kelurahan Nunukan Timur untuk meluruskan seluruh permasalahan yang berkembang agar tidak ada kesalahan persepsi.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid memberikan penjelasan soal kewenangan yang dimilikianya sekaitan dengan permasalahan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat di hadapan ketua RT dan tokoh masyarakat se Kelurahan Nunukab Timur di Kantor Lurah Nunukan, Senin (15/7).

Menurut kader Partai Hanura ini menyatakan, dirinya tidak ingin melanggar aturan yang berlaku sehingga berbagai permasalahan masyarakat di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara tidak bisa diselesaikan.

Contohnya, masalah perdagangan luar negeri, penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK, perikanan, listrik, kehutanan, pertambangan dan lainnya. Semua ini kewenangan bupati hampir tidak ada sehingga sangat sulit mengambil langkah cepat.

Laura menambahkan, meskipun bukan kewenangan bupati atas segala permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini dirinya tetap berusaha berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya.

“Tapi meskipun bukan kewenangan saya karena kepentingan masyarakat maka saya tetap berusaha mencari solusi dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” jelas dia.

Ia menyadari, seorang pemerintah harus berhadapan dengan banyak tantangan baik sorotan maupun kritikan yang kadang membabi buta. Laura menegaskan, seorang bupati tidak bisa seenaknya mengambil langkah pada setiap persoalan bagi masyarakat apabila bukan kewenangannya.

Resikonya adalah berhadapan dengan hukum, kata dia. Ia menambahkan, dirinya telah berusaha maksimal mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kewenangannya.

Di luar kewenangannya, kata Laura, tidak berani melakukannya sebagai antisipasi berhadapan dengan proses hukum dan teguran dari pemerintah di atasnya.

Laura menceritakan, telah beberapa mendapatkan teguran baik lisan maupun tertulis dari Gubernur Kaltara gara-gara kesalahan menentukan langkah dan kebijakan dalam pemerintahannya.

Sehubungan dengan itu, dia katakan, secepatnya mengintropeksi diri dari teguran-teguran tersebut demi kelangsungan pemerintahannya.

Menurut dia, pemerintahan yang aman dan lancar akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Ia senantiasa memberikan dan mengambil langkah kebijakan yang tepat sesuai kewenangannya.

Ia menegaskan, masyarakat harus memahami bahwa tidak semua permasalahan menjadi kewenangan bupati tapi beberapa sektor atau bidang telah diambil alih oleh pemerintah provinsi dan pusat.

Laura juga mengajak masyarakatnya agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas juntrungannya atau akar permasalahannya. Hal ini diutarakan demi menjaga ketentraman dan kedamaian bagi masyarakat. (***)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here