Korupsi Merajalela Ratusan Warga Desak Walikota Parepare Mundur

0
46

Parepare (BERANDATIMUR.COM) – Kasus dugaan koruspi merajalela selama pemerintahannya, ratusan warga mendesak Walikota Parepare Sulawesi Selatan Taufan Pawe mengundurkan diri dari jabatannya.

Warga yang berasal dari berbagai elemen ini menyerang mapolres, kejaksaan dan Kantor Walikota Parepare menggelar demonstrasi pada Kamis, 11 Juli 2019 siang tadi.

Mereka mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan mengusut tuntas sejumlah kasus dugaan korupsi yang sedang bergulir di Polresta dan Kejaksaan Negeri Parepare.

Demonstrans yang tergabung didalam Aliansi Masyarakat Kota Parepare menyatakan sikap dengan meminta penyidik menjelaskan status hukum kasus raibnya dana Dinas Kesehatan yang jumlahnya miliaran rupiah pada 2018 lalu.

Kemudian, massa juga mendesak Polres Parepare menuntaskan mandeknya kasus OTT di ULP pada 2017, kasus dugaan mark up pengadaan mobil penyapu jalan 2016. Mengusut tuntas kasus dugaan korupsi PJU 2016 dan korupsi pengadaan TIK 2016 dan pemberian fee 5 persen DAK 2018 pada Dinas Pendidikan setempat.

Sikap demonstrans ini juga meminta Walikota Parepare Taufan Pawe menerbitkan surat pemecatan terhadap Amran Ambar yang sudah dihukum penjara, menonaktifkan sejumlah pejabat yang tersangka OTT dan Dinas Kesehatan.

Penuntasan perkara korupsi pengadaan obat RSUD Andi Makkasau, menghentikan proses perencanaan pembangunan Rumah Sakit Asri Ainun Habibie karena penyusunan amdal dinilai bermasalah dan tidak prosedural.

Selanjutnya, massa mendesak Walikota Parepare segera mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta Menteri dalam Negeri menunjuk Wakil Walikota sebagai pelaksana tugas.

Didatangi ratusan warga gabungan tokoh pemuda, aktifis sosial dsn mantan legislator ini, Kapolres Parepare AKBP Pria Budi menjelaskan terkait proses hukum terhadap sejumlah kasus dugaan korupsi dana Dinkes setempat yang ditanganinya sudah memeriksa sekira 70-an orang termasuk Walikota dan Sekda Kota Parepare.

Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi menuntut Walikota Parepare HM Taufan Pawe mengundurkan diri dari jabatan akibat merajalelanya kasus korupsi selama pemerintahannya, Kamis (11/7)

“Kami sudah memeriksa setidaknya 70-an orang terkait dana Diskes, dan kami masih menunggu hasil audit dari BPKP terkait potensi kerugian negaranya” ungkap dia di depan massa demonstrasi.

Koordinator Demonstrans Aliansi Masyarakat Kota Parepare, Sappe mengaku kecewa dengan sikap walikota yang tidak mau menemuinya.

“Ada banyak keluhan yang ingin kami sampaikan, tapi gagal sudah sekian kali demo Walikota HM Taufan Pawe enggan menemui, dan hanya diwakili Sekda,” kata dia usai aksi.

“Kita sangat ingin menyampaikan banyak keluhan ke Walikota. Namun untuk sekian kalinya tidak bersedia menemui kita, Olehnya Walikota kami minta turun dan mundur dari jabatanya, kami nilai dia tidak bisa memanajemen Kota  Parepare hingga banyak muncul kasus korupsi dan persoalan terkait pemerintahan,” terang Sappe di depan Kantor Walikota Parepare.

Secara terpisah Pemerintah Kota Parepare melalui Kabag Humas Anwar  membenarkan adanya aksi demonstransi tersebut.

“Iya, pendemo menuntut ingin berbicara langsung dengan walikota, namun pendemo diterima Sekda Kota Parepare ssja mewakili pemerintah. Tapi mereka tidak puas menyampaikan tuntutannya terkait sejumlah kasus yang berproses, yang jelas proses hukum tetap berjalan terhadap kasus raibnya dana Dinkes,” jelas mantan Plt. Sekertaris Dinas PUPR Kota Parepare ini.

Ia menambahkan, Pemkot melalui Sekda selaku unsur pemerintah, sudah mencoba mengklarifikasi tuntutan massa tersebut. Hanya saja, massa tidak memberikan kesempatan untuk berbicara lebih jelas.

Padahal Pemkot Parepare siap menerima massa demonstrasi satu jam sebelum tiba di lokasi, kata Anwar. (*)

Penulis: Agustin Effendy
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here