Salah satu lokasi perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltara. Foto: Doc Jatam Kaltara

Tarakan (BERANDATIMUR.COM) – Jatam mempertegas kepada Pemprov Kalimantan Utara agar membuka ke publik soal dana jaminan perusahaan tambang batubara yang bernilai Rp200 miliar tersebut.

Hal ini diungkapkan Koordinator Jatam Kaltara, Theodorus GEB melalui pesan tertulisnya, Kamis, 11 Juli 2019 menanggapi pernyataan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara, Ferdy Manurung Tandulangi melalui Kepala Seksi Konservasi dan Produksi, Zainal Arifin pada 3 Juli 2019.

“Menyikapi statement Kepala Dinas ESDM Kaltara melalui Kepala Seksi Konservasi dan Produksi, Zainal Arifin yang menjelaskan bahwa dana jaminan perusahaan batu bara yang mencapai Rp200 miliar, kami minta agar informasi tersebut di buka secara rinci ke publik,” Theodorus GEB melalui pesan tertulisnya, Kamis, 11 Juli 2019.

Ia menyampaikan, deharusnya informasi terkait Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan Jaminan Pasca Tambang tersebut di buka secara rinci agar publik mengetahuinya.

Transparansi ke publik yang diharapkan Jatam berkaitan dengan nama perusahaan yang patuh membayar dan tidak patuh membayar kewajiban dana jaminan tersebut.

Selain itu, dana jaminan harus dibuka secara rinci perihal sistim pembayaran perusahaan apakah secara angsuran atau sekali bayar (lunas), sebut Theodorus.

Kenapa informasi ini harus di buka ke publik, Theodorus mengatakan, agar transparansi benar-benar dijalankan dengan harapan masyarakat terlibat mengawasi perusahaan batubara yang beroperasi di wilayah Kaltara dan adanya check and balance.

Theodorus menekankan kepada Pemprov Kaltara menunjukkan ketegasan kepada perusahaan yang menunggak dalam pembayaran dana jaminan tersebut.

“Jika memang belum membayar cabut saja izin usaha pertambangan (IUP) nya. Jangan hanya mengeruk hasil bumi Kaltara saja, namun kenyataannya jika di minta untuk memenuhi kewajibannya tidak mau,” tegas Theo sapaan Koordinator Jatam Kaltara ini.

Sebelumnya Kadis ESDM Kaltara Ferdy Manurung Tandulangi melalui Kepala Seksi Konservasi dan Produksi, Zainal Arifin menjelaskan, total jaminan yang diberikan 14 perusahaan pemegang IUP mencapai Rp200 miliar.

Kendati tidak menyampaikan secara rinci, Zainal menyebutkan bahwa nominal tersebut juga meliputi dana jaminan kesungguhan yang berasal dari perusahaan tambang mineral.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemarin, total jaminan yang diberikan perusahaan tambang batu bara ini nilainya Rp200 miliar. Itu sudah total dari jaminan reklamasi (jamrek),jaminan pasca tambang dan termasukjaminan kesungguhan, jelas Zainal. (***)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here