Ketua LSM Panjiku Muhammad Mansyur Rincing saat orasi pada aksi unjuk rasa protes sistim zonasi PPDB di Tugu Dwikora Nunukan pekan lalu.

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Polemik penerapan sistim zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara terus berlanjut.

Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menginstruksikan tidak mewajibkan penerapan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang zonasi PPDB pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara tak mengindahkannya alias “bandel”. Sikap “bandel” ini membuat  polemik penerimaan siswa baru tahun ajaran baru 2019-2020 berkepanjangan hingga saat ini.

Orangtua dari ratusan lulusan SMP/sederajat khususnya yang berdomisili di pelosok dan pedalaman di Kabupaten Nunukan resah dan protes karena anaknya tidak terakomodir pada sekolah SMAN/SMKN.

Menyikapi perihal ini, Ketua LSM Panjiku, Muhammad Mansyur Rincing bersama Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Perbatasan (AMP3) menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Perjuangan Dwikora beberapa waktu lalu.

Dalam aksinya, sempat melakukan aksi bakar “ijazah” oleh puluhan lulusan SMP/sederajat sebagai bentuk protes atas kebijakan sistim zonasi ini.

Mansyur Rincing berpendapat, kebijakan sistim zonasi oleh pemerintah pusat sangat tepat dan baik karena keinginannya pemerataan kualitas pendidikan pada semua sekolah. Atau ingin menghapuskan imej sekolah favorit yang seringkali menjadi buruan para orangtua atau lulusan SMP atau sederajat.

Namun dia tegaskan, penerapan sistim zonasi semestinya dibarengi dengan penyediaan ruang belajar yang memadai. Bahkan kata Mansyur Rincing perlu penambahan SMAN/SMKN di pelosok atau pedalaman.

Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevisi Pemendikbud 51 Tahun 2018 dengan  memperlakukan khusus bagi daerah 3T,0 tidak memaksakan dulu penerapan sistim zonasi.

Pemerintah Provinsi Kaltara yang bertanggungjawab terhadap SMAN/SMKN sekaligus penentu area zonasi sesuai petunjuk teknis PPDB 2019 terkesan memaksakan pelaksanaannya di Kabupaten Nunukan. Sementara ruang belajar atau gedung sekolah yang memadai untuk menampung lulusan SMP sederajat belum disediakan.

Ia mengatakan pula, orangtua tidak menolak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta tapi persoalannya masalah beban biaya pendidikan. “Kami tidak menolak menyekolahkan anak-anak di sekolah swasta tapi tolong dihapus biaya pendidikan,” harap dia.

Mansyur Rincing menyayangkan sikap arogansi Pemprov Kaltara yang mengacuhkan polemik ini dan instruksi Kemendikbud melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Tanda Pemprov Kaltara tidak siap menyelesaikan polemik  dengan tidak menghadiri rapat dengan pendapat di Gedung DPRD Nunukan pekan lalu.

“Apa urgensi dipaksakan tentang penerimaan (PPDB sistim zonasi). Toh juga tidak ada saksi di berikan oleh Menteri Pendidikan kalau tidak di jalankan tentang zonasi,” tegas dia melalui pesan tertulisnya, Selasa, 9 Juli 2019.

Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara lebih fokus memikirkan penambahan gedung dan fasilitas sekolah SMA dan SMK terlebih dahulu.

Menurut dia, telah tiga tahun tanggungjawab penanganan SMA dan SMK oleh pemprov setempat belum ada pembangunan gedung dan ruang belajar SMA atau SMK yang baru.

Lebih miris lagi, gedung sekolah saat ini masih aset pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. “Selama SMA/SMK ditangani provinsi belum ada bangunan baru. Gedung yang ada sekarang masih aset Pemkab Nunukan,” ujar Mansyur Rincing.

Sehubungan nasib ratusan anak-anak perbatasan yang belum jelas, LSM Panjiku bersama AMP3 mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila Pemprov Kaltara tak peduli dan terkesan lepas tangan.

“Kami tidak tinggal diam memperjuangkan anak anak kami demi mendapatkan pendidikan yg layak khususnya di wilayah 3T Kabupaten Nunukan ini,” ancam Mansyur Rincing. (***)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here