Pemprov Kaltara Tak Libatkan Pemkab Nunukan Penetapan Zonasi PPDB SMA/SMK

0
91
Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Meskipun telah bersuara lantang memprotes atau menolak pemberlakuan penerimaan siswa baru dengan menggunakan sistim zonasi, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengatakan, Pemerintah Provinsi Kaltara sering menolak sarannya.
Alasan Pemprov Kaltara menolak saran dan protes tersebut bahwa sistim zonasi juga diberlakukan di kabupaten/kota lain tanpa ada gejolak, kata Laura kepada awak media usai menghadiri upacara penyambutan dan serah terima satgas pamtas Yonif Raider 600/MDG di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, Jumat, 5 Juli 2019.
Padahal Laura mengaku yakin akan terjadi gejolak apabila sistim zonasi diberlakukan di wilayahnya karena kondisi geografisnya yang tak memungkinkan.
Ia menjelaskan, sistim zonasi ini baik karena menghilangkan kesan sekolah favorit. Tetapi diinginkan pemerataan siswa pada seluruh sekolah.
Hanya saja pemberlakuan zonasi yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kaltara yang kurang tepat di Kabupaten Nunukan tanpa memperhatikan kondisi geografis wilayah.
Selain itu, Pemprov Kaltara sebagai “pengelola” SMA dan SMK belum menyediakan instrumen yang dibutuhkan seperti ketersediaan sekolah baru, penambahan ruang belajar, ketersediaan SDM guru dan sarana prasarana lainnya.
Tidak adanya koordinasi Pemprov Kaltara dengan Pemkab Nunukan soal penentuan zonasi karena mungkin mengandalkan UPTD-nya.
Laura menegaskan, tidak adanya koordinasi Pemprov Kaltara dengan Pemkab Nunukan dalam penentuan zona menjadi pemicu terjadinya gejolak. Sementara koordinasi dengan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
Alasannya, daerah lain juga menggunakan sistim zonasi tapi tidak terjadi gejolak. Laura akui, dirinya sangat sulit berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara karena tidak menerima saran.
“Saya sudah pernah tolak sistim zonasi di Kabupaten Nunukan pada saat pertemuan dengan orang-orang dari Kementerian Pendidikan dengan alasan belum siap dari segala aspek pendukung. Tapi Pemprov Kaltara tidak menerima alasan dan saran,” ujar dia.
Sesuai petunjuk teknis penerimaan siswa baru untuk SMA dan SMK tahun ajaran 2019-2020, penentuan zonasi dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Sedangkan penerimaan siswa baru SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. (***)
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here