Mahasiswa dari PMII menyampaikan aspirasi dan tuntutannya terkait dengan pemadaman listrik akhir-akhir ini di Gedung DPRD Nunukan, Selasa (25/6). Foto: Taufik
 Nunukan (BERANDATIMUR.COM) 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyerbu Gedung DPRD Nunukan Kalimantan Utara pada Selasa, 25 Juni 2019. Guna menyampaikan aspirasinya sekaitan dengan pemadaman listrik secara bergilir sejak beberapa bulan lalu.
Mahasiswa mendesak PT PLN ranting Nunukan agar sigap mengatasi pemadaman tersebut yang sudah sangat menyusahkan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia ini.
Ketua PMII Komisariat Nunukan Ahmad Abdul Rahmat mengungkapkan suasana hati masyarakat akibat pemadaman listrik yang telah berlangsung lama ini.
Mewakili keresahan masyarakat di daerahnya, PMII terus mendesak PT PLN melalui hearing di gedung wakil rakyat agar bertindak realistis. Selama pemadaman listrik berlangsung peralatan elektronik warga banyak yang rusak.
“Kami minta kepada PLN untuk segera menjawab keresahan masyarakat Nunukan, karena ini sudah berlangsung lama, setiap tahunnya terjadi,” tegas Rahmat.
Sejumlah poin disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi di bawah naungan Nahdatul Ulama (NU) ini kepada DPRD, Pemkab Nunukan dan PT PLN sendiri yakni meminta PLN Rayon Kabupaten Berau yang membawahi PLN Ranting Nunukan agar  menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Nunukan secara terbuka melalui media massa dan lebih transparan dalam mengelola ketenaga listrikan.
Lalu, PMII meminta komitmen PLN Rayon Berau agar meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen pengguna dan menjamin kedepannya pemadaman bergilir tidak terjadi lagi.
PMII juga menuntut komitmen PLN Ranting Nunukan hingga pusat meningkatkan mutu pelayanan ketenagalistrikan di daerah itu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diminta untuk mematuhi keputusan Dirjen Ketenagalistikan tentang besaran mutu pelayanan PT PLN.
Serta bertanggungjawab terhadap kerugian yang selama ini dialami masyarakat Nunukan dengan memberikan kompensasi konsumen.
Mahasiswa juga mendesak eksekutif dan legislatif Kabupaten Nunukan agar bersikap tegas menyikapi pemenuhan energi listrik. PT PLN wajib mengumumkan Tingkat Mutu Pelayanan Listrik dan realisasi masing masing unit pelayanan dan tempat pemadaman yang dapat diketahui konsumen setiap awal triwulan.
“Selama ini PLN kurang mensosialisasikan Tingkat Mutu Pelayanan ini, baik dari rayon maupun ranting PLN,” kata Rahmad.
Menanggapi hal tersebut, Manager PLN Ranting Nunukan, Fajar menilai, adanya pemadaman bergilir yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan kondisi mesin PLN sudah tidak stabil.
Alasan klasik lainnya diungkapkan PT PLN setempat bahwa, penyebab lainnya adalah permasalahan non teknis seperti banyak pohon tumbang dan tiang beton listrik jatuh karena tingkat curah hujan tinggi.
Terkait dengan permintaan maaf dan sosialisasi PLN yang dianggap kurang dibantah Fajar dengan menimpalinya, setiap informasi konsumen terhadap pelayanan PLN itu selalu disosialisasikan di media sosial Instagram. Bahkan melalui media massa cetak dan elektronik.
Pada kondisi saat ini, lanjut dia, Nunukan belum ada penambahan daya, maka yang terjadi pengurangan beban ketika PLN melakukan pemeliharaan baik di sisi jaringan maupun pembangkit.
Begitu pula jika salah satu mesin pembangkit mengalami kerusakan, tentu PLN melakukan pemadaman listrik.
“Solusinya adalah kebutuhan daya perlu di tambah kapasitas pembangkitnya,” sebut Fajar pada Rapat Dengar Pendapat dengan mahasiswa, PLN dan DPRD Nunukan.
Pada kesempatan itu pula, DPRD Nunukan berjanji akan meneruskan permasalahan listrik ini ke Balikpapan Kaltim setelah seluruh agenda internalnya rampung.
“Kita akan adakan pertemuan bersama PLN Balikpapan yang bisa mengambil keputusan terhadap permasalahan ini. Karena itu apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa dan masyarakat akan kita sampaikan pada pertemuan di balikpapan,” jelas Aprem, legislator Partai Gerindra ini. (*)

Penulis: Taufik
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here