Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid saat menyampaikan nota penjelasan LPJ pengelolaan dan realisasi APBD 2018 di Gedung DPRD Nunukan, Kamis (14/6). Foto: M Taufik

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara menyampaikan nota pertanggungjawaban realisasi APBD 2018 pada rapat paripurna DPRD setempat, Kamis, 14 Juni 2019.

Sesuai target sebesar Rp1,3 triliun namun terealisasi Rp1,1 triliun. Capaian ini tidak terlepas dari sinergitas seluruh stakeholder dan legislatif setempat.

Pada saat membacakan Nota Penjelasan atas Raperda tentang LKPJ Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018 dan Penjelasan DPRD atas Raperda tentang pengelolaan Sampah di Kabupaten Nunukan di Gedung DPRD Nunukan, Kamis, 14 Juni 2019, Asmin Laura Hafid mengapresiasi kerja sama yang baik antar seluruh stakeholder dalam membangun daerahnya.

Laura menyampaikan secara rinci atas pencapaian pendapatan pada TA 2018 meliputi PAD sebesar Rp80 milyar lebih terealisasi Rp81 millyar lebih atau 100,94 persen. Pendapatan transfer sebesar Rp1,2 trilun lebih dan terealisasi Rp1,08 trilun lebih.

Pendapatan sah pada 2018 lalu sebesar Rp4,5 milyar dengan realisasi Rp27 milyar lebih. Sedangkan, terkait dengan belanja daerah, anggaran belanja dan transfer bantuan keuangan desa melalui APBD Nunukan tahun 2018 sebesar Rp1,3 trilun lebih dan terealisasi R1,2 triliun lebih atau sekira 89,83 persen.

Rincian lainnya yang disampaikan adalah belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp824 miliyar lebih, terelaisasi Rp741 milyar lebih.

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja tanah, peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya yang dianggarkan Rp266 milyar lebih, terealisasi Rp 235 milyar lebih atau sekitar 88,25 persen.

Demikian juga belanja tak terduga, dianggarkan sebesar Rp2,75 miliyar, terealisasi Rp1,55 milyar lebih. Transfer bantuan keuangan desa dianggarkan Rp242 miliyar lebih, terealisasi sebesar Rp. 222 milyar atau sekitar 91,65 persen.

Mengenai pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan termasuk penggunaan Silpa sebesar Rp26 miliyar lebih dengan realisasi Rp27 miliyar. Pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal pemerintah Kabupaten Nunukan dianggarkan sebesar Rp3 miliyar  dan terealisasi 100 persen.

Laura menyatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 berdasarkan laporan tentang kinerja pengelolaan dan penataausahaan keuangan daerah yang telah diaudit oelh BPK RI Provinsi Kaltara dengan prestasi mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang keempat kalinya.

“Ini merupakan pencapaian tertinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, namun meski demikian masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus menjadi perhatian kita semua untuk diperbaiki,” harap anak mantan Bupati Nunukan H Abdul Hafid Achmad ini.

“Sikap pro aktifnya setiap saat bersama kami dalam melaksanakan agenda konstitusional dalam nuansa kemitraan serta dalam suasana kebersamaan, terimakasih dan penghargaan yang sama, saya sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat dan warga Kabupaten Nunukan yang saya cintai serta rekan-rekan pers dan media massa yang telah turut melaksanakan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan APBD satu tahun anggaran.”  kata Laura. (*)

Reporter: Taufik
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here