Rapat dengar pendapat DPRD dan Pemkab Nunukan soal Pelabuhan Sei Jepun di Gedung DPRD Nunukan, Rabu (12/6). Foto: Taufik

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Hearing antara legislatif dengan pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara terkait dengan permasalahan yang dialami Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun di Kelurahan Mansapa terungkap secara jelas bahwa pelabuhan ini aset pemerintah pusat.

Oleh karena itu, sekaitan dengan pembangunan atau perbaikan jalanan masuk dan dermaganya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid yang diwakili Sekdakab Nunukan, Serfianus pada rapat dengar pendapat, Rabu, 12 Juni 2019 mengatakan, perlunya semua pihak memahami soal kondisi Pelabuhan Sei Jepun ini dalam hal kewenangan.

Ia mengakui, dermaga Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun yang telah lama rusak dan tergolong parah termasuk jalanan masuk seringkali diekspos melalui media sosial.

Padahal, Pemkab Nunukan sendiri telah berusaha maksimal untuk berkoodinasi dengan pemerintah pusat selaku pemilik aset demi kelangsungan pemanfaatan pelabuhan ini secara maksimal.

Namun, kata Serfianus, pemerintah pusat belum menganggarkan perbaikan dermaga dan pembaikan jalanan masuk akibat kondidi fiskal yang belum stabil.

Tetapi Pemkab Nunukan telah mendapatkan informasi perbaikan dermaga dan pengaspalan jalanan masuk telah dianggarkan pada APBN 2019 ini.

“Jadi masalah Pelabuhan Sei Jepun ini bukan berarti Pemkab Nunukan buang handuk tapi memang masalah kewenangan antara pemda dengan pusat,” terang Serfianus.

Ia juga menyampaikan bahwa semua elemen harus paham bahwa anggaran menjadi kewenangan pusat sedangkan lahannya disediakan oleh Pemkab Nunukan.

Meskipun pemda setempat tidak memiliki kewenangan mengintervensi pelabuhan ini tapi tetal berusaha memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Serfianus juga menyinggung soal pendapatan Pemkab Nunukan di Pelabuhan Sei Jepun. Hanya sebatas penarikan retribusi semata.

Walaupum demikian, Pemkab Nunukan tetap mendapatkan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat selama ini.

Pemkab Nunukan senantiasa melakukan berbagai upaya dalam perbaikan segala sarana prasarana Pelabuhan Sei Jepun yang rusak atau tidak berfungsi maksimal dengan berkoordinasi pemerintah pusat.

Tentunya, demi memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dalam hal pemindahan barang dan orang.

Kepala Dinas Perhubungan, Abdi Jauhari yang hadir pada RDP tersebut menerangkan, Pelabuhan Sei Jepun dibangun menggunakan APBN secara bertahap sejak 2007 hingga 2009.

Hasil pantauannya, beberapa sarana prasarananya tidak berfungsi lagi karena mengalami kerusakan cukup parah.

Pelabuhan Sei Jepun melayani pelayaran kapal feri menuju Pelabuhan Liang Bunyu Pulau Sebatik, Pelabuhan Semaja Kecamatan Seimenggaris dan Pelabuhan Juwata Kota Tarakan.

RDP ini dihadiri Ketua DPRD Nunukan Haji Danni Iskandar dan sejumlah anggota legislatif setempat. (*)

Reporter: Muh Taufik
Editor: M Rusman

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here