Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Karyadi (kiri) menyerahkan sertifikat WTP kepada Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid (kedua kanan) disaksikan Anggota VI BPK RI Prof Dr Haris Azwar Anas (kedua kiri) dan Ketua DPRD Nunukan H Danni Iskandar (kanan) di Tarakan, Senin (20/5).

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara berhasil lagi meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Penyerahan WTP tersebut diterima langsung Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid didampingi Ketua DPRD Nunukan, H Danni Iskandar di Tarakan.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, Nunukan dan Tana Tidung Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Utara.

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Nunukan 2018 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara, Karyadi disaksikan Anggota VI BPK RI Prof Dr H Harry Azhari Azis  MA pada Senin, 20 Mei 2019.

Pada masa pemerintahan Asmin Laura Hafid dan Faridil Murad secara berturut turut tiga tahun meraih opini WTP dari BPK RI yakni 2016, 2017 dan 2018.

Opini Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion, biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Dalam sambutan kepala BPK RI perwakilan Kalimantan Utara, Karyadi mengatakan, sebelum mengumumkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD untuk Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil pemeriksaan atas kepatuhan perundang-undangan masih terdapat kekurangan.

Diantaranya kurang pungut pajak mineral bukan logam dan batuan (minerba) serta potensi pendapatan yang berasal dari pajak retribusi pelayanan pasar dan retribusi pemakaian asrama.

“Masih terdapat sedikit kekurangan namun hasilnya tetap Nunukan meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap Karyadi.

Ia menambahkan masih ditemukan kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal, penatausahaan atas pendapatan pajak Kabupaten Nunukan belum tertib.

Begitu juga soal hibah dari pemerintah pusat kepada sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dilaporkan kepada BUD untuk disahkan, serta penatausahaan atas dokumen pencairan belanja hibah barang/jasa belum lengkap.

Pada kesempatan yang sama, Laura sapaan Bupati Nunukan  mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan atas capaian yang telah diperoleh atas keberhasilan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-3 kali secara berturut-turut.

Ke depannya kata dia, Pemkab Nunukan akan melakukan peningkatan kemampuan teknis pengguna atau kuasa anggaran OPD dan TAPD dalam penyusunan, evaluasi serta pembahasan anggaran melalui pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis.

“Perlu dilakukan rekonsiliasi internal antara data SIMPAD dengan data SIMDA secara berkala dan membuat SOP penatausahaan pendapatan berbasis IT,” ujar dia.

Ia katakan penetapan tata cara pelaksanaan dan penatausahaan hibah langsung yang diterima oleh OPD  maupun unit organisasi di bawah kewenangannya.

Kemudian akan melaksanakan sosialisasi kepada OPD terkait ketentuan teknis pengelolaan pemberian hibah khususnya berbentuk barang yang penganggarannya melalui belanja barang jasa. (***)

Editor : M Rusman
Sumber : Humas Pemkab Nunukan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here