Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Provinsi Kalimantan Utara berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-5 kalinya berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

“Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kehendak-Nya lah, segala usaha yang kita lakukan bisa membuahkan hasil yang menggembirakan,” ujar Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie pada Senin, 20 Mei 2019.

Ia menyatakan, Provinsi Kaltara untuk kelima kalinya dalam lima tahun secara beruntun meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara pada Tahun Anggaran 2018.

Sertifikat WTP ke-5 ini diserahkan oleh Anggota VI BPK RI, Prof H Harry Azhar Azis pada Rapat Paripurna Istimewa ke-3 Masa Persidangan ke-II di DPRD Kaltara, siang ini tadi.

“Alhamdulillah, ini sebuah  rahmat dari Allah SWT. Melalui kerja keras, kekompakan, konsistensi, dan keseriusan kita bersama untuk senantiasa berbuat dan bekerja dengan ikhlas, sehingga membuahkan hasil yang membanggakan,” ujar dia lagi.

Iroanto Lambrie juga mengucapkan terima kasih kepada jajarannya, pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, serta semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk terwujudkan opini WTP ini.

Ia mengapresiasi juga BPK RI Perwakilan Kaltara, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang telah bekerja secara profesional, melakukan pemeriksaan dan pengawasan, sehingga semua bisa bekerja sesuai dengan ketentuan.

Opini WTP yang diperoleh tahun ini, adalah yang kelima kalinya, sejak 2014 lalu. Hal ini membanggakan bagi semua khususnya pemerintah dan masyarakat Kaltara.

Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah. Namun berulang kali saya tekankan, utamanya kepada jajaran Pemprov Kaltara, opini WTP bukan sebuah tujuan.

Namun sasaran utama yang diinginkan adalah peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

Opini WTP merupakan kewajiban seluruh kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan tata kelola keuangan yang taat azas, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan selalu berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Selain mendapatkan Opini WTP, yang diberikan bertepatan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, BPK RI juga memberikan catatan positif bagi Kaltara. Sebagai daerah paling baik dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Dari standar minimal yang diharuskan oleh BPK berdasarkan rekomendasi minimal 80 persen. Namun Kaltara mampu menyelesaikan atau menindaklanjuti hingga 94,4 persen.

Atau tinggal menyisakan 8 rekomendasi saja. Insya Allah, dan saya minta kepada seluruh jajaran Pemprov untuk segera menuntaskannya.

Editor: M Rusman
Sumber : Humas
 Pemprov Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here