Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie saat menghadiri Musrenbangnas di Jakarta, Kamis (9/5)

Jakarta – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan rekapan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 yang berlangsung di Jakarta dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden HM Yusuf Kalla.

Melalui aplikasi Krisna Selaras untuk proyek prioritas nasional (PN) diusulkan sebanyak 236 usulan, dan non proyek prioritas nasional (pilihan) sebanyak 158 usulan. Secara keseluruhan total 394 usulan.

Penyampaian rekapan usulan ini, sesuai dengan mekanisme yang ada. Sebelumnya sudah dilaksanakan penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2020 yang menggunakan pendekatan THIS.

THIS yakni,Tematik dalam penentuan tema-tema prioritas. Holistik untuk pencapaian prioritas nasional melalui koordinasi berbagai K/L serta pemerintah daerah. Integratif antar berbagai program/kegiatan untuk mencapai prioritas nasional dan Spasial dalam perencanaan kegiatan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah untuk mencapai sasaran prioritas nasional.

Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam rangkaian penyusunan RKP 2020 melalui berbagai tahapan penting yaitu sidang kabinet rancangan awal RKP, Rakortek pusat dan daerah, rangkaian Musrenbangprov, Rakorbangpus, pertemuan para pihak (multilateral meeting).

Selanjutnya, pertemuan dua pihak (bilateral meeting), pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dan Musrenbangnas.

Ada 5 prioritas nasional (PN) yang dibahas dalam Musrenbangnas tahun 2019 yakni pertama, Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, kedua Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah.

Ketiga Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, keempat Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup dan kelima Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Untuk Provinsi Kaltara sendiri, mengajukan 48 usulan proyek dan 61 usulan non proyek pilihan pada PN pertama.

76 usulan proyek dan delapan usulan non proyek pada PN kedua,  PN 3 mengajukan 33 usulan proyek dan 38 usulan non proyek.

Pada PN 4, Kaltara mengajukan 69 usulan proyek prioritas nasional dan 49 usulan non proyek prioritas nasional. 10 usulan proyek dan tiga usulan non proyek pada PN 5.

Musrenbangnas 2019 dan RKP 2020 tahun ini mengangkat tema “Peningkatan SDM”.

Presiden Jokowi Widodo saat membuka Musrenbangnas di Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta, Kamis (9/5) pagi memberikan beberapa arahan bahwa Indonesia berpeluang besar menjadi negara empat ekonomi terkuat dunia pada 2045.

Namun dia ingatkan, untuk masuk ke arah fase tersebut tentunya banyak tantangan yang harus diselesaikan.

Tantangannya, adalah pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi atau struktural. Perizinan dan lembaga harus dipermudah, dipangkas, disederhanakan.

Semua lembaga yang tak efisien, tidak berkontribusi riil kepada negara akan ditutup atau dihapus, tegas Jokowi.

Ia juga berpesan kepada Pemerintah Daerah agar menerapkan hal yang sama. Semakin simpel dan sederhana organisasinya, maka akan semakin fleksibel memutuskan sebuah kebijakan. “Jangan sekedar membudayakan tradisi lama, rutinitas. Ini harus disetop,” tegas Capres periode 2019-2024 ini.

Ketiga, tantangan lebih sulit adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Data terakhir, tenaga kerja 51 persen lulusan SD.

Ini persoalan yang harus diselesaikan, agar upskilling atau reskilling secara besar-besaran. Bukan hanya ratusan ribu tapi jutaan tenaga kerja harus diupskilling atau reskilling, kata kader PDIP ini.

Pemerintah pusat, provinsi dan daerah harus melakukan hal tersebut lewat berbagai pelatihan, beasiswa pendidikan dan lainnya. Langkah pada berbagai bidang pengetahuan ini diharapkan  Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Editor : M Rusman
Sumber : Humas Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here